Dewan Pemuda Adat Iwaru Tolak Peresmian Pabrik Sagu

Dewan Pemuda Adat Iwaru Tolak Peresmian Pabrik Sagu
Sorong, Obsessionnews – Dewan Adat Suku Iwaru dan DPP Ikatan Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Iwaru menolak peresmian pabrik sagu di Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua, yang akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, pada Selasa (29/12/2015). Menurut Ketua DPP Pemuda dan Mahasiswa Iwaru, Simon Soren, pihaknya menolak peresmian pabrik sagu di Teminabuan. Pasalnya, sampai saat ini masih ada permasalahan yang belum diselesaikan oleh pihak perusahaan bersama masyarakat adat Iwaru. Simon mengatakan, pabrik Sagu tersebut belum pantas diresmikan karena masih jauh dari harapan masyarakat adat. "Sengketa-sengketa di wilayah adat dan permasalahan pembayaran kompensasi ganti rugi yang tidak tepat sasaran juga tidak sesuai dengan tuntutan kami," paparnya dalam jumpa pers di Mega Mall, Sorong. Ia juga mengatakan, Pemerintah Pusat telah menurunkan tim untuk meninjau pengelolaan sumberdaya alam di Papua yang amburadul dan berpotensi disalahgunakan oleh kelompok yang berkepentingan meraup kekayaan alam Papua yang jauh dari harapan kesejahteraan masyrakat, Namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya. Sementara itu, lanjutnya, tim yang di bentuk oleh Presiden yang terdiri dari beberapa menteri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah turun ke lapangan mengamati praktek-praktek perusahaan, tapi cakupan ke wilayah Sorong Selatan dan data yang kami kasih belum di tindak lanjuti. Simon menyatakan akan melakukan aksi damai menyambut kedatangan President Jokowi, dan menyuarakan aspirasi pemuda dan masyarakat dan mencari keadilan akan hadirnya perusahaan di tanah Papua. "Kami akan melakukan aksi damai di dua titik, yakni di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan", pungkasnya Simon pun, berharap agar Presiden menunda untuk meresmikan Pabrik Sagu tersebut, sebelum permasalahan antara perusahaan dan masyarakat terselesaikan," harapnya. “Jika Presiden Jokowi ingin membangun Papua dari hati, peresmian ini ditunda dulu untuk menunggu penyelesaian masalah ini karena ke depannya imbasnya akan lebih besar lagi kepada masyarakat maupun negara," tuturnya. (Dzul/Saufie)