Jakarta, Obessionnnews - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN menolak kebijakan pemerintah yang mengambil uang rakyat yang dipakai untuk dana ketahanan energi. Bahan bakar Minyak (BBM) sudah diserahkan pasar harganya tidak ada subsidi, sekarang rakyat harus membiayai ketahanan energi. “Dana ketahanan energi itu tidak mudah dikontrol pengunaannya nanti karena masuk pendapatan negara bukan pajak,” ungkap Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono, Jumat (16/12/20150. Arief Poyuono kemudian membeberkan jumlah uang rakyat yang diambil pemerintah dari sektor komsumsi BBM dan pungutan ekpor CPO eerta turunan CPO ( Crude Palm oil ) yang dibebankan pada harga jual tandan buah segar petani sawit sebagai berikut. - Kebutuhan BBM setahun 1.294.000 barel x 159 liter (1 barrel ) × 365 hari x Rp 200=Rp15, 2 triliun untuk dana ketahanan energi. - Pungutan CPO export /Kelapa Sawit juga untuk ketahanan energi untuk subsidi produk biodiesel ebesar 50 US dolar/ton untuk CPO dan 30 US dolar/ton untuk produk turunnya. - Ekspor CPO 12 juta x 50 USD=600 juta dollar US ( Rp8,4 triliun ) - Ekport turunan CPO 9 juta ton × 30 USD=270 juta $ US ( Rp3,78 triliun) - Total tanggungan rakyat untuk ketahanan energi karena ketidakmampuan pemerintah meningkatkan penerimaan diluar pajak dan royalti pertambangan adalah Rp27,38 triliun “Apakah ini yang namanya sudah tidak memberi subsidi malah pemerintah justru disubsidi rakyat,” ujar Arief Poyuono mempertanyakan. (Red)