Jakarta, Obsessionnews- Akhir tahun 2015 Political Communication Institute (PolcoMM Institute) mengeluarkan hasil survei kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-Jk dimata Publik. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling melibatkan 1200 responden yang tersebar di 34 provinsi dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin error 3,1% yang dilakukan 20-26 November 2015. Direktur Political Communication Institute Heri Budianto mengatakan, survei yang dilakukan kali ini berkaitan dengan dampak kebijakan dan program pemerintah yang dirasakan langsung dan tidak langsung serta kebijakan yang dikomunikasikan kepada publik. Diketahui Presiden Jokowi-JK memliki Janji kampanye 2014 yang di kenal Nawa Cita, atau Sembilan program kampanye. Berjalan kurang lebih satu tahun kepemimpinannya, Publik menilai pemerintahan Jokowi –JK sudah melaksanakan janji kampanye (41,2%)  sedangkan yang belum dilaksanakan publik menyatakan (40,7%), sedangkan yang menyatakan tidak tahu 18,2%. Publik menilai penerapan Nawa Cita belum dilaksanakan secara keseluruhan. Publik menilai baru 30,5% pelaksanaan Nawa Cita telah dilaksanakan, 36,1% belum dilaksanakan dan 33,4% publik menyatakan tidak tahu. Sedangkan pelaksanaan Nawa Cita oleh kementerian, dinilai publik belum dilaksanakan secara optimal. Sebanyak 37,9% publik menilai menteri belum melaksanakan Nawa Cita, dan 29,1% sudah dilaksanakan, serta 33,0% publik menyatakan belum tahu. Untuk mengoptimalkan target saat janji kampanye pilpres publik menilai Presiden Jokowi Dodo perlu melakukan reshuffle 61,8% guna memperkuat kinerja kabinet. Sedangkan yang menilai tidak perlu yakni 19,8%, dan berpendapat tidak tahu 18,5%. Terkait waktu reshuffle publik menyatakan awal tahun 2016 sebanyak 33,7%, akhir tahun 2016 31,4% dan tidak tahu 34,9%. Persepsi  Publik terhadap Kinerja Menteri dari Partai Sedangkan persepsi publik terhadap kinerja menteri latar belakang partai politik dan nonpartai politik tidak memiliki perbedaan yang berarti. Sebanyak 49,8% menyatakan tidak ada bedanya dan 50,2% menyatakan ada bedanya. “Meskipun angkanya berbeda namun tidak signifikan karena masih dalam ambang sampling error,” ungkapnya melalui press release, Minggu (20/12/2015). Hasil survei menunjukkan menteri berlatar belakang partai  yang paling menonjol gebrakannya Kemeneterian Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar. Publik menilai penggelontoran Dana Desa dan Pendirian Badan Usaha Desa (BUMDes) sangat postif dengan presentase 36,8%. Marwan Jafar unggul menyusul menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin (15,9%), kemudian Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dhakiri (7,8%), Menteri perindustrian (7,4%), dan Menteri Koperasi dan UKM (6,2%). Sedangkan menteri Hukum dan HAM memperoleh angka  5,8% saja, menyusul di bawahnya Menteri Dalam Negeri 4,7%, Menteri Pemuda dan Olah Raga 4,6%, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3,6%, dan Menteri Agraria dan Tata Ruanng 3,3%, sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 1,8% saja. “Ini menarik Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin. Di tengah-tengah polemik kehidupan antar umat beragama Menteri Lukman masih diapresiasi positif oleh publik. Respon positifnya itu, mengenai cara kementerian agama menangani musibah jam’ah haji. Begitupun menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakiri temuan menarik juga. Meskipun polemik upah buruh meningkat, namun publik menilai kinerjanya positif seperti kemampuan menyelesaiakn perselisihan buruh dan kepastian pencarian Jaminan Hari Tua (JHT),” tuturnya. Persepsi Publik terhadap Kinerja Menteri Non Partai Posisi tertinggi menteri berlatar belakang non partai diraih Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti 20,7%, menyusul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan 16,7%, ketiga Menteri Sosial Khofifah Indar parwansa 14,2%. Sedangkan Menteri Kesehatan 7,8%, Menteri Pertanian 7,4% dan Menteri Luar Negeri 6,7%. “Gebrakan Susi melakukan penangkapan kapal-kapal illegal diapresiasi positif oleh publik, sedangkan Anies Baswedan melalui program gerakan Indonesia pintar untuk orang miskin dan rentan miskin, dan perbaikan mekanisme Ujian Nasional yang tidak lagi penentu kelulusan diapresiasi positif juga oleh publik,” pungkasnya. Tampaknya publik juga konsisten dalam pilihannya dengan memposisikan Menteri Desa-PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar sebagai menteri yang memiliki kinerja paling bermanfaat bagi pembangunan sebesar 22,6%, kemudian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Basuki Hadi Mulyo 16,0% dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa 8,6% (Program Keluarga Harapan). Sementara yang lainnya menyusul Susi Pudjiastuti 5,8%, Anies Baswedan 5,6%, Nita Djuwita F. Moeloek 5,0%, Lukman Hakim Saifuddin dan Amran Sulaiman 2,8%, Hanif Dhakiri dan Ignasius Jonan 2,0%, Anak Agung Gede 1,9% dan Saleh Husin 1,3%. Publik juga menilai Susi Pudjiastuti sebagai menteri terpopuler di media massa dengan presentase 32,5%, disusul Marwan Djafar 13,9% kemudian Anies Baswedan 6,4%. “Hal ini menunjukkan bahwa menteri diharapkan senantiasa mengkomunikasikan capaian-capaian kinerjanya melalui Media Massa,” sarannya. Penilaian publik juga terhadap kinerja kabinet kerja belum optimal karena belum maksimal  koordinasi antar kementerian. Sebanyak 39,2% publik menilai kementerian belum melakukan koordinasi, dan 20,6% melakukan koordinasi, sementera yang menjawab tidak tahu sebanyak 40,3%. (Asma)