Jakarta, Obsessionnews - Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Husain Abdullah meminta kepada politisi PDI-P Masinton Pasaribu untuk tidak melontarkan pernyataan yang kontroversi dengan menuduh ‎JK sebagai biang kerok kegaduhan politik nasional. Menurut Husain, tuduhan Masinton tidak terbukti. Sebab, JK selama ini konsisten mendukung kebijakan yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo dan ikut andil dalam menjaga stabilitas politik nasional. "Yang ramai di luar hanyalah kecurigaan tak berbukti dan upaya mencatut nama Pak JK dengan Presiden Jokowi," kata Husain dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/12/2015). Husain menuturkan, pengabdian JK untuk bangsa ini sudah terbukti dengan berbagai karyanya. Justru ia menilai, tudingan Masinton bisa membuat iklim politik nasional semakin gaduh ditengah kondisi ekonomi yang masih buruk. ‎"Sampai saat ini, Pak JK tidak berubah, tetap sesuai janjinya mengabdikan diri untuk negara," tuturnya. Dalam sebuah kegiatan diskusi, Minggu (20/12/2015), Masinton meminta JK untuk mundur dari jabatanya. Alasanya, JK adalah penyebab utama dari kegaduhan politik nasional. Hal itu ditandai dengan adanya kasus yang menyeret tokoh-tokoh penting akhir-akhir ini. Anggota Komisi III ini menilai, ada kepentingan bisnis yang coba dimainkan oleh JK dengan mengunakan kekuasaannya. Sayangnya, kata dia, JK mengunakan kekuasaannya untuk kepentingan bisnis pribadi, bukan untuk kepentingan nasional. ‎"Jangan mencampuradukkan jabatan dengan kepentingan bisnis. Itu yang harus ditagih ke JK," ujar Masinton di Cikini, Jakarta, Minggu (20/12/2015. Misalnya, Masinton menyebut saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai kebijakan pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt tidak masuk akal, JK justru menolaknya. Kemudian JK juga disebut telah melakukan intervensi atas pengusutan kasus korupsi di Pelindo II yang diduga melibatkan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino. JK pernah meminta Basreskim untuk menghentikan kasus ini. Tak hanya itu, JK juga dinilai berperan dalam pergantian Kepala Badan Reserse Polri Komjen Budi Waseso, yang saat itu tengah mengusut kasus di Pelindo. Akibat dari intervensi ini, Budi Gunawan di mutasi jabatanya, sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Masinton juga menyebut, JK ada dibalik isu per‎perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Hal itu ditandai dengan adanya  pertemuan salah satu anggota keluarga JK dengan petinggi Freeport. Menurut Masinton, JK diam-diam ingin mengambil keuntungan pribadi dari Freeport. "Titik kegaduhan itu ada di Wapres, yang berkaitan dengan aspek bisnis. Ingat, Soeharto itu jatuh ketika anak-anaknya menggunakan kekuasaan untuk berbisnis," jelasnya. (Albar)