Jakarta, Obsessionnews - Setelah Setya Novanto lengser dari tampuk kekuasaannya, persoalan politik di DPR menemui babak baru. 10 fraksi tengah menyiapkan strategi mencari anggota yang tepat untuk menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Sebagai ‎partai yang memiliki anggota terbanyak di DPR, PDI-P mengaku belum ada rencana menggalang kekuatan untuk merebut kursi Ketua DPR dengan cara merubah Undang-Undang DPR, MPR, DPD dan DPRD (MD3). "Untuk melakukan perubahan itu, kita masih belum berpikir ke sana. PDI-P tidak akan berebut pimpinan, mau itu pimpinan komisi atau pimpinan DPR. Kita ikuti saja peraturan yang ada," kata Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto di DPR, Jakarta, Kamis (17/12/2015). Bambang mempersilahkan Fraksi Golkar untuk menunjuk kader terbaiknya untuk menggantikan Setya Novanto. Sebab menurutnya, bila harus merevisi kembali revisi UU MD3 ia khawatir akan memicu keributan lagi di DPR, dan situasi semakin tidak kondusif, sementara masyarakat banyak mengkritik kinerja DPR. "Kalau kocok ulang seolah kayak main kartu. Semua DPR ada aturan mainnya. Mekanisme itulah yang harus kita ikuti," ucap Bambang. Bambang menegaskan, partainya tidak pernah menyatakan secara resmi ingin melakukan kocok ulang di DPR. Menurutnya, suara-suara yang keluar dipublik adalah murni suara dari kader PDI-P secara pribadi, bukan mewakili partai. "Suara pribadi dan subyektif, itu akan kalah dengan organisasi. Organisasilah yang akan kita pakai," ucap Bambang. Diketahui, Novanto memutuskan mundur sebagai Ketua DPR disaat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hendak memberikan putusan tentang sanksi pelanggaran kode etik yang dilakukakanya. Setya Novanto disebut meminta saham Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla. Sebanyak 10 orang di MKD menganggap Novanto melakukan pelanggaran etik sedang. Sementara 7 orang di MKD menganggap Setya Novanto melakukan pelanggaran etik berat. (Albar)