Jakarta, Obsessionnews - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi salah satu empat kementerian/lembaga yang memperoleh nilai tertinggi dengan nilai di atas 80 atau berpredikat A dalam penyerahan Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi. Selain KKP, kementerian/lembaga lainnya, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menanggapi temuan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengucapkan syukur Alhamdulillah atas capaian tersebut. baca juga:Menteri Susi Temui Panglima Laot Aceh Menteri Susi Larang Jual Ikan Berformalin Menteri Susi Rangkul Negara Lain Lindungi HAM Nelayan Selain itu, KKP juga telah menjalin Kesepakatan Bersama dengan Kementerian Keuangan RI, dalam hal peningkatan pengelolaan penerimaan negara di sektor kelautan dan perikanan. Juga peningkatan koordinasi pengawasan dan penyidikan, sinkronisasi program dan kebijakan. Serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, pemanfaatan data dan informasi dan pemanfaatan sarana dan prasarana. "Kenapa harus Kementerian Kelautan dan Perikanan harus bersinergi dengan Kementerian Keuangan? Karena kami menganggap institusi ini memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam memajukan perekonomian bangsa Indonesia," tambahnya. Selain fokus pada pemberantasan illegal fishing, KKP juga akan melaksanakan berbagai program dan kebijakan strategis lainnya. Program dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut bertujuan untuk mengejar peningkatan daya saing, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui pembangunan mental. Selain itu, memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor kelautan dan perikanan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas, mengurangi ketimpangan antar wilayah. Memulihkan kerusakan lingkungan dan memajukan kehidupan masyarakat nelayan. "Dalam hal pemberantasan IUU Fishing, diharapkan Kementerian Keuangan dapat mendukung dari segi peningkatan pengawasan dan penyidikan komoditas perikanan yang masuk dan keluar Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara di sektor kelautan dan perikanan," ujarnya. Sedangkan, Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) mengapresiasi perolehan nilai tertinggi keempat instansi pemerintah tersebut. JK mengaku bangga kepada instansi-instansi tersebut karena telah memberikan kinerja terbaik bagi kelangsungan pemerintahan. Atas Prestasi tersebut, keempat K/L itu bersama dua provinsi, yaitu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang Laporan Evaluasi Kinerjanya memperoleh nilai di atas 80 memperoleh penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden. “Pekerjaan kita dievaluasi dan dinilai. Gunanya adalah bagi yang A tetap mempertahankan, yang di bawah agar dapat mencapai lebih baik lagi,” ucap Wakil Presiden JK, dalam acara Penyerahan Penghargaan Laporan Evaluasi Kinerja, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/12). (rez)