Ketapang, Obsesssionnews – Penjabat (Pj) Bupati Ketapang Kalimantan Barat (Kalbar) Kartius SH MSi mengatakan, masih banyak masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Ketapang hidupnya masih berada di garis kemiskinan. Karenanya, menurut dia, perlu perhatian serius pemerintah baik pada tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah desa yang secara proaktif mengembangkan potensi lokal agar kesejahteraan masyarakat bisa terangkat. “Sudah saatnya bidang kelautan didorong untuk menjadi lokomotif perekonomian daerah maupun nasional, sehingga bisa meningkatkan kesejhteraan masyarakat di pesisir," paparnya pada peringatan Hari Nusantara ke- 16 di dermaga PPI Sukabangun, Ketapang, Minggu (13/12/2015). Menurut  Kartius, kewenangan pemerintah daerah Kabupaten dalam pembagian urusan di bidang kelautan dan perikanan hanyalah sebatas pembudidayaan dan sub perikanan tangkap, sedangkan sub kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Ia mengungkapkan, Kabupaten Ketapang memiliki potensi yang luar biasa di bidang perikanan dan kelautan, tetapi hal tersebut tidak mendapat perhatian yang luar biasa dari pemerntah pusat berkenaan dengan pemberdayaan dan pengelolaan tangkapan ikan dan potensi lau lainnya. “Padahal sudah otonomi daerah, tapi kewenangan dalam pembagian tugas dan fungsi kabupaten semakin sedikit terutama pengelolaan potensi kelautan. Sama halnya dengan potensi lainnya yakni pertambangan, perkebunan dan kehutanan pemerintah pusat sama saja dengan memeras kabupaten,” kesalnya. Kartius menambahkan, Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara maritim dunia dengan potensi laut yang belum mampu dimanfaatkan dan dikelola sumber daya kelautannya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kekayaan laut yang jauh dari kesan negara hadir untuk melindungi keamananan dan kesejahteraan rakyat, malah seringkali kekayaan laut di wilayah perairan Kalbar tak sedikitnya dicuri oleh nelayan-nelayan asing seperti Tiongkok, Vietnam dan Thailand,” bebernya. [caption id="attachment_81906" align="aligncenter" width="640"] Pj. bupati Ketapang Kartius SH, MSi Menyerahkan Alat-alat tangkap ikan kepada masyarakat pada
peringatan Hari Nusantara ke- 16 di dermaga PPI Sukabangun, Kota Ketapang, pada Minggu (13/12).[/caption] Papa Minta Ikan Secara terpisah, Muhammad Fauzi, Kepala Desa Sukabangun Dalam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang meminta pemerintah untuk serius mengelola potensi perikanan dan kelautan yang ada di Ketapang. Menurutnya, ada dua pilar yang harus diperkuat pemerintah daerah yakni pengamanan laut harus secara optimal dengan penjagaan bagi kapal-kapal asing yang masuk diperairan secara ilegal, dan melakukan pengelolaan sumber daya kelautan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Fauzi sapaan akrabnya, yang juga merupakan ketua forum kepala desa se Kabupaten Ketapang, menilai peran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat jauh dari kesan pro rakyat. “Terjadi pembiaran sehingga pengelolan sumber daya terutama kelautan dan perikanan tidak menjadi fokus utama, banyak program-program pemberdayaan yang tidak diketahui serta terbatasnya akses masyarakat untuk memperolehnya,” ungkapnya kepada Obsessionnews, Senin (14/12). “Ke depan harus ada kejelasan regulasi dan pengelola kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab. Praktek-praktek ‘papa minta saham’ yang menjadi isu nasional sudah lama hadir di daerah dengan bentuk dan objek yang berbeda, bisa saja ‘papa minta ikan’ atau lainnya,” tandasnya. Ia pun menilai, etika dan moral para pejabat pemerintah daerah sudah sedikit yang memiliki nilai-nilai abdi negara, malah banyak pejabat negara yang memiliki nilai-nilai abdi pribadi dan keluarga, mementingkan kepuasaan pribadi dan keluarga dengan uang negara dan rakyat. “Negara ini akan hancur! Kapan dimulai revolusi mental pejabat negara negara? Masih dalam wacana atau menunggu keajaiban datang?” tegasnya bertanya. (Saufie)