Jakarta, Obsessionnews - Produsen pakan ikan pabrikan harus bersinergi dengan produsen pakan mandiri. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto bilang, 70 sampai 80 persen ongkos pakan menjadi biaya paling besar dalam budidaya ikan sebab didatangkan dari luar negeri. Padahal kata Slamet dalam Gelar Pakan Ikan (Gepari) 2015, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (8/12), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selalu mengatakan kalau pembudidaya ikan kudu menikmati margin 40 persen agar bisa sejahtera layaknya pelaku usaha kecil menengah lainnya. "Dengan sinergi ini diharapkan tumbuhnya kemandirian," kata Slamet. Selanjutnya, produsen pakan ikan juga harus melihat potensi nabati sebagai bahan baku pembuatan pakan. Pihak KKP juga sudah memberi kemudahan bagi pembudidaya atau produsen pakan dengan mempermudah izin impor ikan idukan serta sertifikasi pakan secara gratis. Penandatanganan kredit dari BRI ke pembudidaya di Indramayu yang menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan. "Harapan kita ini bisa mendorong agar teman-teman lain bisa menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan," kata dia. “Biaya registrasi untuk pengujian per sampel saja saat ini Rp 2 juta. Pengujian dilakukan di balai pengujian milik KKP, ada 14 balai,” tandasnya. Slamet juga menegaskan kalau pakan ikan mandiri juga sudah harus sudah mengantongi sertifikat pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) mulai tahun depan. Tentu, kewajiban ini dibarengi dengan pengujian bebas biaya. Harapan Slamet, adanya ketentuan ini justru menggenjot produksi pakan ikan mandiri sehingga melepas diri dari ketergantungan impor. Sebab saat ini, yang terjadi adalah sebaliknya yakni mengantungkan kebutuhan pakan di dalam negeri dari pasokan luar negeri. Dari uraian Slamet, diketahui produksi tepung ikan dalam negeri cuma mencapai 139.459 ton tahun ini. Sedangkan kebutuhannya, mencapai 211 ribu ton. Tahun depan pun produksi dalam negeri diprediksi sebanyak 166.241 ton. Dengan mendorong tiap produsen menghasilkan pakan dari bahan nabati seperti eceng gondok, termasuk bungkil kelapa sawit. Setelah itu, disusul penerbitan aturan supaya pemilik pabrik sawit menyisihkan 10 persen limbah untuk kepentingan CSR. “Pemerintah harus ikut mengatur ini,” sebut Slamet. (Mahbub Junaidi) (Mahbub Junaidi)