Bogor, Obsessionnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan Sidang Kabinet Paripurna terakhir di tahun 2015. Sidang ini lebih ditekankan pada hal yang menyangkut persoalan anggaran. Dalam sidang itu Presiden telah menginstruksikan kepada K/L untuk menyempurnakan, dan melakukan perubahan terhadap nomenklatur. "Beberapa nomenklatur yang dimaknai bisa menimbulkan persepsi bermacam-macam untuk dihilangkan," ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung usai sidang di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (8/12/2015). Pramono mencontohkan apa yang dilakukan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menjadi model di tempat lain, sehingga dengan demikian diharapkan betul-betul perubahan nomenklatur itu langsung pada substansinya. Ia menjelaskan KKP dijadikan contoh atau role model, karena kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti itu telah berhasil merubah paradigma, yang dulu belanja modal, belanja barang, belanja pegawai dalam persentase yang hampir sama. Di KKP sekarang belanja modal dan belanja barang 80%, sedangkan belanja pegawai hanya 20%. "Yang jelas, anggaran diminta oleh Presiden untuk lebih produktif, tidak ada lagi anggaran ganda dan juga semuanya disusun atas Nawacita dan Trisakti yang telah disampaikan oleh Presiden kepada semua  K/L," katanya. Presiden juga menekan bahwa ke depan bahwa visi Indonesia adalah visi kompetisi, maka hal yang berkaitan dengan subsidi, proteksi, perlindungan akan dikurangi secara bertahap, termasuk kepada BUMN yang selama ini mendapatkan proteksi atau perlindungan. "Salah satunya di bidang farmasi karena harga farmasi kita sangat mahal. Hal ini menimbulkan dampak atau kerugian di masyarakat, karena harga obat-obat yang tinggi," lanjut Pramono. Maka dengan demikian, kata dia, Presiden telah meminta kepada seluruh K/L untuk mempersiapkan diri karena APBN ke depan atau pola pembangunan ke depan akan berbeda dibandingkan sebelumnya, lebih pada orientasi hasil dibandingkan prosedur. "Tidak lagi secara business as usual yang berulang kali disampaikan Presiden, tetapi lebih pada  apa yang menjadi target itu bisa dipenuhi," ucap Pramono. (Has)