Padang, Obsessionnews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat koordinasi dengan agenda  checking terakhir penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 di Sumbar. Rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kesiapan Sumbar menyelenggarakan Pilkada sudah 99 persen. "Pemerintah Sumbar sudah 99% siap untuk menyelenggarakan pilkada serentak 2015 pada tanggal 9 Desember mendatang," kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek usai rapat di kantor Gubernuran, Senin (7/12). Kesiapan Pemprov Sumbar melaksanakan pilkada, baik dari tahapan pelaksanaan pilkada maupun pengawasan dan pengamanan. "Ada 14 item yang semuanya hari ini sudah didistribusikan KPU ke kecamatan. Pengawasan, Bawaslu sudah mempersiapkan pengawas di masing-masing TPS. Jumlah pengawas sebanyak jumlah TPS yaitu 11.121 TPS. Pengamanan juga demikian sudah dipersiapkan 1.600 personil kepolisian ditambah kekuatan dari personil TNI," ujar Donny. Reydonnyzar Moenek menjelaskan, indikator kesiapan Pemprov Sumbar dilihat dari seluruh penyelenggara telah terbentuk, Badan Ad Hoc telah mendapatkan dukungan dan pelatihan, Logistic untuk pilkada telah terdistribusikan, alat kelengkapan telah di TPS, PAM telah siap untuk mengamankan pilkada. [caption id="attachment_80114" align="aligncenter" width="640"]Pj. Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek.[/caption] Ia berharap kepada masyarakat mensukseskan pilkada dengan menggunakan hak suara di TPS. Seluruh pejabat eselon II untuk tetap berada di lokasi kerja dari H-10 sampai H+7, kecuali mendapatkan izin dari pimpinan. Hal itu bertujuan untuk menjaga efektifitas dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan partisipasi pemilih. Sementara itu, Ketua KPU Sumbar Amnasmen mengatakan, jumlah logistik untuk kebutuhan pemilihan gubernur Sumbar yang didistribusikan ke kecamatan sudah lengkap. "Yang didistribusikan sebanyak 14 item, berupa, surat suara, tinta sidik jari, formulir (5 jenis), sampul (3 jenis), segel, hologram, alat kelengkapan TPS (12 jenis), kotak suara, bilik suara, alat bantu tuna netra, stiker (2 jenis), daftar pasangan calon, dan visi misi pasangan calon, serta salinan DPT dan DPTB1," kata Amnasmen. Dalam kesempatan yang sama Ketua Bawaslu Sumbar Elly Yanti mengatakan, pengawas ditempatkan satu orang masing-masing TPS, untuk mencegah kecurangan di TPS. Setiap pengawas juga menyatakan diri dengan membuat surat keterangan tidak boleh bersaksi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan masing-masing pengawas untuk mencegah kecurangan. Yang boleh memberikan kesaksian nantinya adalah Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Itupun atas izin dari Bawaslu RI," ujar Elly Yanti. (Musthafa Ritonga)