Subang, Obsessionnews - Fenomena yang terjadi pada proses Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menyelidiki kasus pencatutan nama Presiden Jokowi yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto untuk meminta komisi kepada PT Freeport Indonesia, terlihat banyak kepentingan dengan saling tekan antara dua kubu Golkar – kubu Ical dengan kubu Agung dan KMP dengan KIH. "Pertentangan Golkar karena berkepentingan melemahkan dulu Setya Novanto. Namun selama ini Setya Novanto dibela oleh MKD dan jajaran pimpinan DPR. Tapi ’kan belum selesai karena politik di Indonesia itu bergantung pada pressure (tekanan). Pressure pada MKD itu tinggi bisa saja berubah,” tandas Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Barat, Prof Benyamin Harits, Sabtu malam (5/12/2015). Sedangkan pembelaan kepada Setya Novanto oleh para Wakil Ketua DPR, seperti Fahri Hamzah membela habis-habisan dilandasi solidaritas pimpinan DPR. Terlebih ada perintah dari Prabowo untuk membela dan mempertahankan karena tidak kesalahan secara hukum. Kemudian, lanjutnya, dari sisi Kubu KIH menginginkan menurunkan Novanto untuk kemudian mengocok ulang pimpinan DPR. “Karena menurut aturan tidak otomatis Wakil Ketua menjadi Ketua jika Ketua ada masalah,” papar Benyamin. Untuk menghentikan kemelut masalah Freeport, menurut dia, sebenarnya cukup Presiden Jokowi memerintahkan penghentian MKD melalui hak prerogatifnya. Kerena yang inti permasalahan adalah pencatutan nama presiden.Presiden tinggal memerintahkan saja melalui Hak Prerogatifnya untuk menghentikan kasus ini. “Tinggal perintahkan saja: ‘Sudahlah selesai jangan dipermasalahkan. Tetapi jangan dilakukan lagi’. Selesai itu melalui Hak Prerogatifnya,” tuturnya. Namun, jelas Benyamin, masalahnya menjadi lain ketika ada agenda-agenda lain yang mengikutinya. Diantaranya ada upaya mengembalikan Freeport menjadi aset negara sepenuhnya. “Sederhana sebenarnya. Tetapi masalahnya ‘kan bagaimana (ada keinginan Presiden supaya) Freeport itu menjadi aset negara sepenuhnya,” imbuhnya. Selama ini Freeport persentasenya kepada Indonesia kecil jika dibandingkan sebagai pemilik wilayah Papua secara Hukum. Freeport itu kue yang terbagi-bagi sejak jaman Orde Baru. “Kelihatannya – mudah-mudahan benar - Pak Jokowi ini ingin menjadikan nol, seperti PSSI, sehingga terjadi sebuah reformasi menjadikan bagian Freeport lebih besar jadi pemasukan pendapatan negara daripada kepada penyewa bukan lagi berbagi berdasarkan kelompok-kelompok tertentu,” paparnya. Namun sayangnya Jokowi ini bukan tokoh nomor satu di Partai. “Kekuasaannya tidak full ketika merencanakan sesuatu harus setor dulu kepada ‘penguasa’ partai. Sedangkan di KIH itu banyak ketua-ketua partai. Disitulah kesulitan Jokowi untuk menjalankan kekuasaan secara full,” jelasnya. (Teddy)