Jakarta, Obsessionnews - Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dua hari belakangan ini mempertontonkan dengan jelas kenistaan orang-orang yang selama ini telah dipilih untuk menjalankan kedaulatan rakyat. “Forum-forum diskusi dan obrolan, termasuk di media sosial, dibanjiri oleh kekesalan rakyat, baik atas rekaman percakapan maupun prosesi sidang MKD,” ungkap Bivitri Susanti, Juru bicara pernyataan para tokoh yang menyorot Skandal Pimpinan DPR dan Pemeriksaannya oleh MKD. “Maka hari ini sebagian dari warga memutuskan untuk bertindak dengan menyatakan secara resmi penolakan terhadap unsur jahat di dalam DPR,” tandas Bivitri, Jumat (4/12/2015). Ia membeberkan, dalam sidang MKD, terungkap percakapan yang membuat rakyat marah dan muak, karena memperlihatkan bagaimana negara ini diperjualbelikan oleh segelintir makelar atas nama rakyat. “Sejak skandal ini muncul ke permukaan, netizen sudah menyuarakan kekesalannya dalam bentuk petisi online yang saat ini sudah mencapai lebih dari 150 ribu suara dukungan diwww.change.org,” tandasnya. “Kami mengapresiasi keterbukaan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang baru pertama kalinya dilakukan. Namun kelihatannya MKD lupa bahwa ia adalah sebuah dewan etik, bukan pengadilan. Dengan posisinya sebagai dewan etik, tugasnya adalah memeriksa dugaan pelanggaran etik anggota dan pimpinan DPR RI. Tetapi kenyataannya, MKD lebih menekankan pertanyaan mengenai motif pengadu, memeriksa kontrak PT Freeport, ataupun mempertanyakan mengapa pengaduan diserahkan ke MKD dan bukan kepada penegak hokum,” paparnya. Ia mengemukakan, MKD yang terdiri dari anggota-anggota DPR dengan sendirinya mengandung potensi benturan kepentingan yang sangat besar. Fraksi-fraksi tentu saja akan sekuat tenaga membantu agar tidak ada anggotanya yang terkena sanksi. “Ini sudah terlihat, antara lain dari pertanyaan-pertanyaan anggota MKD yang seringkali keluar konteks,” kritikya. Untuk itu, tegas dia, para tokoh yang peduli dengan aksus tersebut menyatakan sikap: 1. Mendorong MKD mengembalikan kehormatan DPR. DPR rusak karena adanya kelompok-kelompok pencoleng di dalamnya. Ini harus dilakukan MKD dengan berfokus pada pelanggaran etik apa yang sudah dilakukan oleh Teradu Setya Novanto. 2. Mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti fakta-fakta yang terungkap dalam sidang MKD dan membawa masalah ini ke ranah hukum. 3. Mengingatkan para wakil rakyat bahwa seluruh rakyat Indonesia mengawasi jalannya kasus ini karena merupakan pertaruhan kehormatan bangsa. Para tokoh yang mendukung pernyataan ini: 1. Chandra M. Hamzah 2. Erry Riyana Hardjapamekas 3. Abdee Negara 4. Tini Hadad 5. Atika Makarim 6. Joko Anwar 7. Ikar Nusa Bakti 8. Romo Benny Susetyo 9. J. Kristiadi 10. Ade Indira Soegondo 11. Faisal Basri 12. Bambang Harymurti 13. Yunus Husein 14. Imam Prasodjo 15. Alisa Wahid 16. Panji Pragiwaksono 17. Goenawan Muhammad 18. Olga lydia 19. Mas Achmad Santosa 20. Betty Alisjahbana 21. Natalia Soebagjo 22. Franz Magnis Suseno 23. Zumrotin 24. Tri Mumpuni 25. A. Setiawan Abadi 26. Fifi Hadiyanto 27. Saldi Isra 28. Clara Joewono 29. Fadjroel Rahman 29. Yopie Hidayat 30. Shafiq Pontoh 31. Andre 'Opa' Sumual 32. Zainal Arifin Mochtar 33. Bivitri Susanti 34. Usman Hamid 35. Adnan Topan Husodo 36. Joshua 'JFlow' 37. Indra Bekti 38. Muhamad Farhan