Semarang, Obsessionnews - Koordinator Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Rofiuddin, menyatakan saat ini pelanggaran kampanye belum mencapai politik uang atau money politic. Kecurangan tersebut diakuinya masih dalam tahap pemberian sembako, baju, sumbangan ke RT, dan dangdut gratis. Politik uang sendiri ditengarai terjadi saat sehari sebelum pencoblosan dan hari pencoblosan. "Akan ada serangan fajar, dhuha, dan dhuhur. Karena bisa jadi calon pemilih merasa salah, sehingga money politic serangan dhuhur bisa terjadi di menit-menit akhir," kata dia, Jum'at (4/12/2015). Pihaknya pun menegaskan bahwa money politic merupakan pelanggaran pidana yang tentu memiliki konsekuensi hukuman pidana bagi para pelanggar. "Dan ini perlu diwaspadai. Kepada pemilih tidak menerima uang dan jangan memilih calon yang melakukan money politic," terangnya. Lebih lanjut, pengusutan politik uang terbilang cukup susah. Ia pun menceritakan KP2KKN memiliki pengalaman buruk dimana diketahui, Lembaga Swadaya Masyarakat itu masih bertikai dengan wakil ketua DPR RI, Fadli Zon karena masalah temuan money politic. "Memang mengusut kasus money politic sangat susah. Bahkan ada preseden buruk (saat Pilpres 2014), ketika anggota KP2KKN melaporkan temuan money politic malah dilaporkan balik atas pencemaran nama baik," tandasnya. (Yusuf IH)