Subang, Obsessionnews - Melihat proses Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terindikasikan adu domba asing dalam penguasaan Freeport dengan mengadukan kekuatan Pemerintah dan Kekuatan Opsisi. Menurut Wakil Rektor Universitas Subang (Unsub), Deddy As-Shidik ada kecenderungan ingin menyingkirkan Setya Novanto (SN). Karena SN merupakan “Kuda Hitam” di masa depan menuju Ketua Umum Golkar selanjutnya dia bisa masuk menjadi Calon Wakil Presiden atau Presiden. Ditambah SN oleh Freeport dianggap menghalangi perpanjangan kontrak Freeport. “Makanya ya sudah disingkirkan saja sekalian,” ujarnya kepada obsessionnews.com di ruang kerjanya, Rabu (2/12/2015). Oleh karena itu upaya yang dilakukan melalui MKD yang hanya berwenang mengadili anggota dewan. Kalau dianggap pemufakatan jahat, menurut Deddy, harus melalui pengadilan biar masing-masing pihak bisa kena. “Tetapi ini, kan digiringnya ke MKD. Sedangkan saya minta dibawa ke penagdilan biar Freeportnya diadili, Sudirman Saidnya diadili juga Setya Novanto juga diadili,” imbuhnya. Dengan konflik seperti sekarang, kata Deddy Presiden Joko Widodo bisa mengendalikannya dengan baik. Sayangnya Presiden Jokowi “sendirian” dalam posisi kurang kuat. Sedangkan PDI Perjuangannya sendiri tidak jelas. “Kenapa kok tidak dibela?” ujarnya. Sehingga kekuatan di sekitar Presiden sangat liar saling berperang. Dengan situasi seperti itu kemungkinannya ada dua. Pertama: Diharapkan Presiden bisa menujukkan kekuatannya melalui kekuasaan konstitusional segera mengendalikan konflik dengan baik. “Dengan begitu Presiden akan makin kuat posisinyai dan perlu dukungan kuat dari partai pendukungnya. Supaya presiden percaya diri,” imbuhnya Sebaliknya kalau presiden kita tidak kuat maka kekuatan inilah yang akan menjatuhkan presiden. "Saya khawatir Jokowi tidak akan sampai selesai jika masalah Tambang Freeport tidak selesai,” tambahnya lagi. Karena Amerika Serikat akan turun mengobrak-abrik Indonesia. “Jangan-jangan nanti Papua juga akan Merdeka," katanya. Dari kemelut ini akan berpengaruh kepada yang lain. Diantaranya yang sudah nampak ialah mundurnya Dirjen Pajak yang menurutnya menjadi bagian imbas konflik di MKD. Kemudian akan berpengaruh pada level yang lebih tinggi, yaitu reshufle kabinet. (Teddy)