Mampukah Pemilu Wujudkan Masyarakat Sejahtera?!
Pontianak, Obsessionnews – Himpunan Mahasiswa Jurusan ilmu Administrasi (HMJ-IA) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fisip Universitas Tanjungpura bekerjasama dengan Forum Peduli Ibu Pertiwi (FPIP) Kalimantan Barat menggelar dialog publik bertema “Ikhtiar Pemilu Akbar dalam Wewujudkan Gerbang Raja (Masyarakat Sejahtera)”. Sebanyak 85 peserta dari berbagai kampus, OKP, Ormas se- Kota Pontianak hadir pada dialog yang bertempat di Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura, Senin (30/11/2015). Nara sumber dari unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar. Akademisi FISIP Universitas Tanjungpura dan pihak Media. Ketua Panitia Bambang Sudarmono mengatakan kegiatan dialog publik ini digelar sebagai persiapan pemilih dalam rangka menyonsong Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, Menurutnya, ikhtiar dan tujuan dari terlaksananya pemilu adalah untuk memberikan mamfaat kepada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seleksi kepemimpinan di tingkat lokal perlu sama-sama digiring oleh elemen mahasiswa dan pemuda. "Kalbar sendiri ada 7 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, berharap pemilu ini bukan sekedar menghasilkan kepemimpinan yang berorientasi pada kekuasaan semata tetapi lebih pada gagasan dan visioner seorang kepada daerah dalam melakukan pembangunan,” jelasnya 
Komisioner KPU Provinsi Kalbar, Misrawi mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan proses tahapan pemilu yang sesuai dengan UU KPU, namun jika tidak didukung oleh semua pihak maka akan tidak bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas. "Menjadi sangat penting sikap integritas dari semua pihak baik itu dari KPU, badan pengawas pemilu (Bawaslu), masyarakat dan pihak-pihak terkait agar tidak memilih orang-orang yang tidak sesuai dengan pilihan hati," tandasnya. Misrawi menambahkan, praktek money politic seringkali terjadi di beberapa moment pemilu dimanapun, tapi kita berharap praktek-praktek semacam itu akan kita tekan lewat beberapa kegiatan sosialisasi dan pencerdasan pemilu kepada masyrakat mulai dari tingkatan desa, kelurahan, kecamatan sampai kabupaten. "Praktek-praktek seperti 'terima uang nya, jangan pilih orangnya' adalah sikap yang salah oleh masyarakat dan bagian dari ketidakcerdasan masyarakat. Kita dari KPU menghimbau masyarakat untuk tidak mengambil uang dari kandidat kepala daerah dan jangan memilih kandidat tersebut," tegasnya. “Masyarakat sebaiknya harus lebih aktif dan partisipatif terhadap calon kepala daerah, menilai lebih jauh latar belakang dan program yang diusung, karena itu bagian dari kecerdasan politik masyarakat," tandasnya. Secara terpisah, Akademisi FISIP Universitas Tanjungpura yang juga pengamat politik Kalimantan Barat Dr Zulkarnaen MSi melihat setiap proses pemilu tren politik uang semakin meningkat dengan modus berbagai bentuk. 
Menurut Zulkarnaen, masyarakat dan eleman terkait seharusnya lebih mendorong agar tren politik uang bisa ditekan agar output pemilu serentak ini bisa terlaksananya pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang berintegritas. "Menjadi penting moralitas yang dikedepankan dalam proses pelaksanaan pemilu, tentunya ada juga faktor dari masyarakat yang mana memang mempersepsikan politik uang sebagai tolak ukur untuk memilih," paparnya. Susahnya, lanjut dia, ketika calon kepala daerah yang menggunakan politik uang dan menang pada pemilu serentak padahal belum tentu memiliki program yang jelas. Di satu sisi juga ada calon kepala daerah yang tidak melakuksan praktek politik uang dan serius mengedepankan kedekatan dengan rakyat dan kejelasan program pembangunannya dan gagal dalam pemilu. "Tapi beginilah praktek politik di negeri kita, carut marut demokrasi dengan tidak mengedepankan etika politik yang santun, cerdas dan visioner," ungkap dia. "Walaupun indeks demokrasi kita baik namun pada kenyataannya pemilu kita hanyalah prosuderal saja, bukan pemilu yang subtansial. Perlu dilakukan gerakan menolak politik uang dan penyadaran pemilih secara menyeluruh dan berkelanjutan secara terus menerus,” tambahnya. (Saufi)
Komisioner KPU Provinsi Kalbar, Misrawi mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan proses tahapan pemilu yang sesuai dengan UU KPU, namun jika tidak didukung oleh semua pihak maka akan tidak bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas. "Menjadi sangat penting sikap integritas dari semua pihak baik itu dari KPU, badan pengawas pemilu (Bawaslu), masyarakat dan pihak-pihak terkait agar tidak memilih orang-orang yang tidak sesuai dengan pilihan hati," tandasnya. Misrawi menambahkan, praktek money politic seringkali terjadi di beberapa moment pemilu dimanapun, tapi kita berharap praktek-praktek semacam itu akan kita tekan lewat beberapa kegiatan sosialisasi dan pencerdasan pemilu kepada masyrakat mulai dari tingkatan desa, kelurahan, kecamatan sampai kabupaten. "Praktek-praktek seperti 'terima uang nya, jangan pilih orangnya' adalah sikap yang salah oleh masyarakat dan bagian dari ketidakcerdasan masyarakat. Kita dari KPU menghimbau masyarakat untuk tidak mengambil uang dari kandidat kepala daerah dan jangan memilih kandidat tersebut," tegasnya. “Masyarakat sebaiknya harus lebih aktif dan partisipatif terhadap calon kepala daerah, menilai lebih jauh latar belakang dan program yang diusung, karena itu bagian dari kecerdasan politik masyarakat," tandasnya. Secara terpisah, Akademisi FISIP Universitas Tanjungpura yang juga pengamat politik Kalimantan Barat Dr Zulkarnaen MSi melihat setiap proses pemilu tren politik uang semakin meningkat dengan modus berbagai bentuk. 
Menurut Zulkarnaen, masyarakat dan eleman terkait seharusnya lebih mendorong agar tren politik uang bisa ditekan agar output pemilu serentak ini bisa terlaksananya pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang berintegritas. "Menjadi penting moralitas yang dikedepankan dalam proses pelaksanaan pemilu, tentunya ada juga faktor dari masyarakat yang mana memang mempersepsikan politik uang sebagai tolak ukur untuk memilih," paparnya. Susahnya, lanjut dia, ketika calon kepala daerah yang menggunakan politik uang dan menang pada pemilu serentak padahal belum tentu memiliki program yang jelas. Di satu sisi juga ada calon kepala daerah yang tidak melakuksan praktek politik uang dan serius mengedepankan kedekatan dengan rakyat dan kejelasan program pembangunannya dan gagal dalam pemilu. "Tapi beginilah praktek politik di negeri kita, carut marut demokrasi dengan tidak mengedepankan etika politik yang santun, cerdas dan visioner," ungkap dia. "Walaupun indeks demokrasi kita baik namun pada kenyataannya pemilu kita hanyalah prosuderal saja, bukan pemilu yang subtansial. Perlu dilakukan gerakan menolak politik uang dan penyadaran pemilih secara menyeluruh dan berkelanjutan secara terus menerus,” tambahnya. (Saufi) 
Share:
