Jakarta, Obsessionnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta supaya pengelolaan dana bantuan sosial harus lebih transparan, mengingat anggaran yang disediakan pemerintah begitu besar yakni mencapai Rp 100,3 triliun. Presiden tengah mempertimbangkan membuat aturan tentang mekanisme dana bantuan sosial (bansos). Aturan dimaksud agar penyampaian bansos dilakukan sederhana, serta mekanisme pencairan dapat secara transparan dan akuntabel. "Sehinga perlu dibuat aturan jika memang diperlukan," ujar Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/11/2015). Jokowi berharap bansos yang saat ini tersebar di beberapa kementerian tidak saling tumpang tindih antara belanja bansos sendiri dan belanja barang sehingga penyalurannya pun lebih terencana dan tepat sasaran. Presiden mengatakan tujuan utama dikucurkan bansos dalam rangka program pemberdayaan masyarakat, dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat. "Dan kita tahu, ada angka yang sangat besar sekali, ada di saya. Ada Rp 100,3 triliun, tapi nanti Menteri Keuangan tolong diingatkan kalau angka ini masih lebih besar," jelasnya. Menteri yang hadir dalam ratas kali ini antara lain, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, dan Mendikbud Anis Baswedan. (Has)