Bandung, Obsessionnews - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil didampingi Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman RI, Gedung I Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) lt. III, Jl. Thamrin Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2015). Kedatangan mereka untuk mengikuti pertemuan dengan Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa. Dalam pertemuan tersebut agenda utama mengkoordinasikan percepatan pembangunan tol dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR). Jalan Tol sepanjang 27,3 KM yang melintasi Kota mulai dari Jalan DR. Djunjunan, Surapati, Jalan PHH. Mustofa, jalan Rumah Sakit, sampai interchange kilometer 149 di Gedebage dan bercabang dari jalan Ujungberung sampai Cileunyi Bandung Timur. Rizal Ramli mengatakan kedatangan Walikota Bandung dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan beberapa dari Kementrian lain karena pembangunan jalan tol yang terkendala, walaupun dananya sudah ada proyeknya tidak jadi-jadi yang disebabkan sebagian besar tanah itu milik departemen-departemen dan milik lembaga. "Ada 18 departemen dan lembaga yang memiliki tanah di sepanjang jalur tol itu yang sampai hari ini belum beres, jadi hari ini kita bahas soal itu, pada dasarnya kita ingin departemen lembaga itu menyerahkan tanah untuk dipakai membangun tol," ujar Rizal. Rizal menegaskan tanah negara jika tidak dipakai dapat diserahkan peruntukannya untuk kepentingan publik tanpa adanya ganti rugi, secara tegas ia mengatakan pada dasarnya ia menginginkan proyek jalan tol ini bisa dimulai launching bulan Januari 2016. Rencana awal konstruksi baru akan mulai tahun 2019. "Ini cara-cara lama lambat dan harus dirubah, kita harus malu dengan China yang bikin jalan tol seribu kilometer dalam setahun, kami ingin konstruksinya dipercepat sehingga akhir 2017 bisa digunakan, kalau kontraktornya tidak sanggup harus ditambah sehingga yang penting kualitasnya sama," tegas Rizal. Rizal menambahkan apabila perlu diganti maka akan di pikirkan dananya dari APBN atau APBD atau tidak tertutup kemungkinan tukar guling dengan aset lain dan dengan cara diberikan saham jika itu badan usaha. "Saya minta Walikota menulis surat kepada kami, lembaga departemen yang tanahnya terkena pembebasan dan kami akan hubungi satu-satu," ujar Rizal. Sementara itu Walikota Bandung Ridwan Kamil mengatakan kedatangannya ke kantor kementerian untuk meminta bantuan percepatan birokrasi terkait pembebasan lahan aset milik beberapa departemen dan lembaga. "Kami bersama pemerintah provinsi menyampaikan permohonan bantuan karena di negeri ini kadang pekerjaan tidak beres-beres karena koordinasi, yang menjadi problem saat ini untuk pembangunan Tol Kota ternyata15 kilometernya melewati tanah-tanah yang dimiliki berbagai kementerian, kami tidak mempunyai kapasitas untuk mengetuk pintu-pintu kementrian ini, jikalau diketuk satu-satu dikali banyak butuh waktu dan tenaga yang panjang untuk menyelesaikan birokrasi ini," tandas Emil. Lebih lanjut Emil mengatakan kedatangannya tersebut untuk meminta kepada Menko yang mempunyai power serta kemampuan sebagai menteri koordinator untuk mewujudkan percepatan itu. "Saya takut jika masalah sederhana ini tidak terselesaikan dimasa kepemimpinan saya yang hanya lima tahun," tegas Emil. Ia menambahkan dalam rapat tersebut tekanan sebagai kota metropolitan sangat kuat, sehingga sangat mendesak kebutuhan Kota Bandung untuk memperbaiki Infrastruktur Jalan dan sarana transportasi publik. "Bandung ini sangat populer, penduduk makin banyak yang tidak tertampung oleh infrastruktur yang dapat diukur matematika sederhana, problem 2,5 juta di tambah satu juta ekstra di siang hari ditambah 6 juta turis pertahun menjadi beban kota, hanya 20 persennya saja warga yang menggunakan transportasi publik, itulah kenapa strategi memperbaiki infrastrutur jalan dan transportasi publik menjadi urgent, karena kemacetan akan berdampak pada pelambatan ekonomi," pungkasnya. (Dudy Supriyadi)