Pontianak, Obsessionnews – Sebanyak 35 ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Indonesia melakukan Petisi terkait Kongres ke-29 HMI yang berlangsung pada 22 hingga 26 November 2015 di Pekanbaru. Petisi tersebut dibuat atas inisiatif beberapa cabang yang menilai pelaksanaan kongres terkesan dibuat molor dan tidak ada komitmen serta tanggungjawab dari pengurus besar (PB HMI). Petisi juga mendesak panitia nasional kongres untuk segera memulai forum kongres. Inilah isi petisi tersebut : 1. Memohon maaf kepada masyarakat Pekanbaru atas sikap dan tindakan yang tidak berkenan selama kongres berlangsung 2. Kongres HMI ke 29 di Pekanbaru harus segera di mulai 3. Arena kongres ke 29 harus segera steril 4. Meminta pengamanan dari pihak TNI dan POLRI selama kongres berlangsung 5. Berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan keamanan kongres HMI ke 29 demi melahirkan kongres yang berkualitas Kelima poin tersebut ditujukan dan untuk dilaksanakan oleh pengurus besar HMI, sterring commite, panitia nasional dan panitia lokal kongres dan seluruh peserta utusan dan peninjau kongres HMI ke 29 Pekanbaru. Jika dalam waktu tertanggal 24 november pukul 20.00 WIB petisi tersebut tidak terlaksana maka kami menyatakan pengurus besar HMI dibawah kepemimpinan Muhammad Aief Rosyid Hasan ‘GAGAL’ dalam mewujudkan kongres HMI yang berkualitas. [caption id="attachment_76567" align="aligncenter" width="640"] Pertemuan 35 Ketua Umum HMI Se-indonesia[/caption] Ketua Umum HMI Cabang Samarinda, Temanggung Udayana, mengatakan hadirnya petisi tersebut merupakan wujud komitmen cabang-cabang HMI se Indonesia untuk mensukseskan kongres ke-29 HMI. “Petisi ini dibuat untuk menanggapi beberapa kejadian yang menjadi hambatan dimulainya forum persidangan kongres HMI sehingga menghasilkan beberapa point kesepakatan yang harus kita dorong bersama demi mewujudkan kongres yang berkualitas,” paparnya kepada Obsessionnews, Selasa (24/11). Secara terpisah, Ketua Umum HMI Jogjakarta Syarifudin El-Azizy mengatakan, kongres kali ini harus tercipta ‘kongres yang berkelas, dan pemimpin yang berkualitas’. “Berkelas yang dimaksud adalah tidak terlalu lama dalam prosesi kongres, sehingga akan berdampak sistemik terhadap perkaderan di Komisariat dan Cabang,” tandasnya kepada Obsessionnews. Mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogyakarta tersebut menegaskan forum kongres HMI harus steril dan tidak ada vandalisme dalam kegiatan-kegiatan terebut. Meskipun di setiap kongres vandalisme dianggap lumrah, padahal bermasalah. Paparnya “Kami menuntut pihak-pihak terkait untuk menindak tegas pelaku vandalisme karena akan merugikan organisasai dan fasilitas umum, dan HMI harus tegas sehingga vandalisme tidak kembali berulang-ulang dalam setiap kali kongres,” tegasnya. “Kongres berkelas juga ditunjukkan dengan adanya transparansi dana. Hal ini penting guna meminimalisir terjadinya korupsi di kegiatan kongres yang kita ketahui panitia kongres mendapat dana bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Pekanbaru sebanyak 3 miliar, dan itu harus dipertanggungjawabkan secara transparan baik kepada pemerintah dan juga kader HMI se-Indonesia,” tambahnya. Menurutnya, HMI Jogjakarta tegas dalam bersikap pada kongres kali ini dengan mengusung ide dan gagasan dan nilai-nilai perkaderan bukan ‘uang’. “Jadi politik gagasan Yes, politik uang NO!” serunya. (Saufi)