Buat Kebijakan, Pejabat Diminta Hindari Orientasi Bisnis

Bogor, Obsessionnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan pimpinan lembaga dalam membuat suatu kebijakan jangan terjebak pada orientasi bisnis. Justru lebih baik membuat terobosan cepat dan baru agar kebijakan itu bisa langsung dirasakan manfaatnya. "Harus berani membuat terobosan-terobosan yang cepat dengan cara-cara yang baru, dengan pola-pola yang baru dan jangan terjebak pada kebiasaan-kebiasaan yang lalu, business as usual," ujar Jokowi saat memimpin Sidang Paripurna Kabinet di Istana Bogor, Senin (23/11/2015). Saran dan masukan dari masyarakat juga dianggap merupakan bagian yang terpenting dalam membuat terobosan dan perubahan itu. "Kita harus melihat mana yang prioritas, mana yang strategis, mana yang berdampak luas pada rakyat dan mana yang prioritas kedua, ketiga keempat," katanya. Dalam sidang ini Presiden dan para menteri mengevaluasi program pemerintah yang telah berjalan sejak tahun 2014-2015. Agar semua program pada 2016 mendatang bisa terarah sesuai dengan 9 visi nawacita, maka Presiden meminta semua kementerian dan lembaga saling bekerjasama dan menghindari adanya perbedaan pendapat. "Saya tegaskan hindari tabrakan antara lembaga kementerian tidak ada yang namanya polemik di publik yang menggambarkan perbedaan-perbedaan. Perbedaan hanya di ruangan, hanya di forum-forum kabinet, dan saya harapkan betul-betul konsolidasi kementerian lembaga harus betul-betul selesai," ucap Presiden. Sidang Kabinet Paripurna dihadiri oleh seluruh menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Sementara Wapres Jusuf Kalla berhalangan hadir karena sedang bertugas ke daerah. (Has)





























