Jakarta, Obsessionnews - Di tengah ramainya serangan publik terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto lantaran diduga telah mencatut nama Presiden Joko Widodo kepada PT Freeport. Elit Partai Golkar justru ada yang menarik badan, bukan pasang badan dengan mendorong Istana untuk melaporkan Setya Novanto ke Polisi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‎Padahal, Setya adalah politisi Partai Golkar yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum hasil Munas Bali. Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai ada dua kemungkinan mengapa elit Golkar mengusulkan kasus ini dibawa ke ranah hukum dengan melaporkan Setya ke Polisi. Pertama kata dia, konflik di internal Golkar yang belum mencapai titik terang ini bisa  menjadi penyebab utama mengapa desakan Setya untuk mundur dari Ketua DPR begitu kencang. Menurutnya, ada perebutan pengaruh di elit Golkar, untuk menyikapi wacana Munas yang masih menjadi perdebatan. ‎"Ya bisa dilihat ini bagian dari pertarungan internal Golkar menuju Munas,"‎ ujar Toto, sapaan akrab Yunarto Wijaya, kepada Obsessionnews, Kamis (19/11/2015). Kemungkinan kedua kata dia, desakan itu bisa jadi memunculkan energi positif bagi Partai Golkar. Sebab, dengan Setya Novanto mundur dan fokus pada penyelesaian hukumnya,  nama baik Golkar di mata masyarakat tetap terjaga. ‎ Pasalnya, dengan adanya kasus ini beban Golkar akan semakin berat ditambah konflik internal yang belum selesai. ‎"Bisa juga dilihat sebagai hal positif, dibanding merusak nama partai, lebih baik proses dituntaskan pada SN yang bisa menjadi beban buat partai," jelasnya. Sayangnya, Toto tidak mau menganalisis lebih dalam kir-kira lebih condong kemana arahnya dari dua kemungkinan tersebut. ‎Menurutnya, ini tidak bisa dilepaskan dari rangkaian konflik Partai Golkar. Kasus Setya Novanto juga bisa dijadikan tabir untuk membuka berbagai dugaan kesalahan yang diduga dilakukan oleh Setya. "Saya gak berani berpolemik, andaipun ini adalah buah dari pertarungan internal, tapi bisa kita manfaatkan untuk membuka tabir sosok kontroversial seperti SN, jadi manfaatkan saja," tuturnya. Sebelumnya Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo  mempertanyakan mengapa Sudirman dan Presiden Jokowi tidak mau melaporkan Setya ke Polisi, malah jutsru melaporkan  ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Padahal diketahui Jokowi marah dan merasa dirugikan dengan adanya ulah Setya. "Pertanyaan saya kalau korban memang merasa dirugikan, harusnya lapor ke kepolisian, dong. Ini kenapa lapornya ke MKD?" kata Bambang. Bambang meminta, Sudirman tidak  hanya berani melaporkan kasus ini ke MKD. Sebab, menurutnya, MKD tidak akan memberikan hasil yang maksimal jika memang ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Setya Novanto. ‎ "Serahkan ke MKD tidak menyelesaikan masalah. Kalau mau ya laporkan ke penegak hukum," tuturnya. Menurut Bambang, melaporkan Setya kepada Polisi itu penting, agar menjadi pembelajaran buat publik, bahwa seorang pejabat publik tidak boleh main mata dengan pihak asing demi merauk keuntungan pribadi. "Aneh kalau Presiden dan Wapres marah, tetapi tak melakukan langkah-langkah agar ke depannya peristiwa tersebut tak terulang," katanya.  (Albar)