Jakarta,‎ Obsessionnews - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubair mendorong dilakukannya perombakan kursi pimpinan DPR, menyusul ada dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto karena mencatut nama Presiden Joko Widodo kepada PT Freeport untuk kepentingan pribadinya. "Harus ada kocok ulang, kalau ini pelanggaran berat. Mahkamah Kehormatan Dewan harus tegas, kalau ini memang tidak terbukti juga harus merehabilitasi nama pimpinan DPR RI," ujar Inas‎ saat dihubungi, Selasa (17/11/2015). Menurutnya, bila ‎Setya terbukti melakukan pelanggaran etik baginya sangat memalukan. Sebab, sejak zaman Soeharto Ketua DPR kata dia tidak pernah mengunakan kekuasaannya untuk minta jatah saham kepada Freeport. "Ini sangat mempermalukan bangsa Indonesia. Saya yakin Freeport  akan membuka semuanya, jika ada sidang terbuka‎," jelasnya. Sebagai Menteri ESDM, langkah ‎yang dilakukan oleh Sudirman Said melaporkan Setya ke MKD dianggap sudah tepat. Adapun mengenai dugaan pelanggaran hukum lebih baik kata dia, diserahkan kepada Staf Kepresidenan. ‎"Dalam politik itu sah-sah saja mau lapor ke penegak hukum, atau MKD. Sudirman Said sudah benar ke MKD, kalau ke Polisi itu ngapain itu sudah tugas negara karena Staf. Kepresidenan yang harus bergerak Teten Masduki," jelasnya. (Albar)