Jakarta, Obsessionnews - Dilihat dari sisi teori ekonomi, APBN mencerminkan kebijakan fiskal yang merupakan salah satu jenis kebijakan ekonomi makro. Dasar kebijakan fiskal adalah tiga fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi adalah peran anggaran untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;  fungsi distribusi berarti memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Awalil dari Barisan Nusantara yang juga mantan anggota pokja APBN Rumah Transisi Jokowi-JK, menegaskan APBN harusnya didesain sesuai dengan fungsi tersebut, dalam upaya mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. “Selama ini APBN disusun lebih berdasar pendekatan akuntansi dan lebih taat kepada asas birokrasi daripada melaksanakan fungsi kebijakan fiskal yang baik dan kuat seperti yang diamanatkan Undang-Undang,” kata Awalil Rizky dalam diskusi publik Barisan Nusantara  dengan tema “Kemana Arah Belanja APBN 2016” di Jakarta (15/11/15). “Angka-angka alokasi Belanja dalam APBN 2016 tidak mendukung target pembangunan dan arah kebijakan yang merespon tantangan ekonomi terkini ataupun tahun mendatang,” tambahnya. “Langkah mengurangi subsidi tidak optimal dialokasikan kepada pos-pos yang merespon kondisi dan kurang membuktikan apa yang dikedepankan dalam Nawacita ataupun RPJMN. Ada kesan, belanja prioritas kepada infrastruktur dengan sendirinya mengatasi semua masalah. Padahal tidak demikian, karena harus dicermati infrastruktur yang bagaimana, untuk apa dan siapa manfaat terbesarnya,” tegas Awalil. “APBN 2016 semakin memperberat kondisi utang Pemerintah Indonesia. Defisit yang semakin besar memaksa tambahan utang. Padahal dalam kondisi sekarang, biaya utang seperti SBN juga bertambah tinggi,” kata Danny Setiawan, dalam kesempatan diskusi yang sama. Danny yang juga Koordinator Koalisi Anti Utang menambahkan,”Tidak ada upaya serius dari Pemerintah dan DPR untuk mengurangi secara signifikan beban utang dalam APBN 2016. Selain akan bertambahnya utang baru, segala utang lama juga tidak ditangani dengan negosiasi dalam hal pengurangan ataupun penghapusan.” Sementara itu  Kunta Wibawa menyoroti adanya perubahan arah orientasi  APBN 2016.  Direktur Penyusunan Anggaran Kementerian Keuangan tersebut mencontohkan tentang alokasi anggaran subsidi pada APBN 2016 yang makin ramping dan lebih memilih mengalokasikan anggaran pada sektor yang bersifat produktif.  (Red)