Semarang, Obsessionnews - Pemberian gelar pahlwan nasional kepada presiden kedua, HM Soeharto nyatanya masih menuai kecaman. Sebut saja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah turut keberatan bila penguasa orde baru itu mendapat tanda kepahlawanan dari pemerintah pusat. Ketua PWNU Jateng, Abu Hafsin menuding Kementerian Sosial (Kemensos) hanya memberi gelar berdasarkan aspek politis tanpa memandang legitimasi sosiologis yang ada di masyarakat. "Pemberian gelar kepahlawanan jangan diobral dan tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Selain itu, penganugerahan gelar pahlawan jangan sampai melenceng dari aspek-aspek religi dan nilai-nilai moral masyarakat," kata dia, Sabtu (14/11/2015). Menurutnya, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, khususnya soal rekam jejak Soeharto saat 32 tahun berkuasa. Sehingga, Presiden Joko Widodo hendaknya tidak memberikan gelar kepada almarhum mantan Presiden Soeharto. Lebih lanjut, Abu berpendapat banyak tokoh lain yang layak menyanding gelar pahlawan. Terutama mereka yang berjuang bagi negara tanpa pamrih dan bersikap tulus. Penyematan gelar kepahlawan juga harus mempertimbangkan latar belakang keluarga, sehingga orang tersebut diharapkan mampu menjadi sentral figur yang baik di tengah masyarakat. "Kalau orang berjuang tapi akhirnya menduduki jabatan tertentu itu bukan pahlawan. Dan juga jangan sampai sudah diberi gelar pahlawan tapi keluarganya berantakan," tegas dia. Sehingga dia menyarankan agar Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa menimbang kajian sejarah Indonesia selama dikuasai presiden Soeharto. "Harus dipertimbangkan lagi," pungkas tokoh NU di Jawa Tengah tersebut. (Yusuf IH)