Subang, Obsessionnews – DPRD Kabupaten Subang mempertanyakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Subang tahun 2016 tercatat defisit kurang lebih Rp 108 miliar. Dengan pendapatan sekitar Rp 2,2 triliun dan belanja sebesar Rp 2,3 Triliun. Hal tersebut disampaikan Fraksi Amanat Pembangunan (F-AP) yang dibacakan Luthfi Isror pada rapat paripurna dengan agenda Pembacaan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RAPBD 2016 dan Revisi Perda tentang Kawasan Lindung, Jum’at (13/11/2015). F-AP mempertanyakan apakah RAPBD yang defisit itu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tahun 2015 nomor 58. Kenaikan PAD 2016 menjadi Rp 300 miliar itu, kata Lutfi, masih bersumber dari pajak sebesar 60 persen. "Kami berharap pemkab bisa bernegosiasi dengan pemerintah provinsi soal pajak kendaraan dan BBN," ujarnya. Dia mengharapkan, supaya melakukan penghematan dengan mengurangi belanja hibah dan sosial dan mengoptimalkan pajak hotel, reklame dan semacamnya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Sektor sektor itu belum digali dengan baik karena minim pengawasan,” ujarnya. Hal senada disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) supaya mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi dan ekstesifikasi pajak dengan potensi pajak dan retribusi secara optimal. Memperbaiki sistem administrasi pendapatan serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD yang ada. Khusus BUMD F-PKS meminta penjelasan mengenai perkembangan BUMD yang selama ini ada dan memint apenjelasan besaran kontribusinya terhadap PAD. Sebagai bentuk keseriusan pada pelayanan masyarakat Fraksi Partai Demokrat (F-PD) meminta kepada Pemkab agar belanja pembangunan untuk kepentingan masyarakat supaya ditingkatkan menjadi lebih dari 40% dan belanja pegawai ditekan dari 60%. Rapat paripurna dihadiri Wakil Bupat, Imas Aryumningsih beserta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Subang. Sidang akan dilanjutkan pada Senin (16/11/2015) dengan agenda jawaban eksekutf. (Teddy)