Jakarta, Obsessionnews - Sejak keikutsertaan Indonesia dalam Free Trade Agreement (FTA) antara ASEAN dengan China, banyak masalah yang muncul. Beberapa waktu lalu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan kalau kesertaan RI dalam perjanjian itu malah memperlebar defisit transaksi berjalan. Agus bilang, negara ASEAN lain justru meraup surplus setelah berinteraksi dagang dengan RI. Padahal seharusnya, Indonesia juga bisa meraup untung dengan meningkatkan penjualan produknya ke luar negeri. Lantas, apa bisa dibatalkan kesertaan Indonesia di dalam FTA ? Rasanya sulit sebab kudu menempuh perundingan dengan banyak negara. Prosesnya pun dipastikan berlangsung lama. Republik Indonesia (RI) absen strategi, bahkan tidak menyiapkan strategi jitu. Ahmad Heri Firdaus, peneliti muda Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pada keterangan tertulisnya mengatakan, sosialisasi terhadap FTA dan skema-skema liberalisasi ekonomi lainnya masih kurang. "Termasuk soal MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)," kata dia. Absennya Indonesia terkait keikutsertaannya dalam perjanjian perdagangan bebas juga terdapat pada kurang dibinanya sumber daya manusa (SDM) yang ada. Misalnya saja, kata Heri, soal minimnya dukungan pembiayaan serta bantuan pemasaran produk kurang optimal. Belum lagi, lambatnya adopsi teknologi dari negara-negara yang sudah lebih dulu maju, juga termasuk salah satu kelengahan pemerintah. Pemerintah juga keasyikan mengekspor bahan mentah hingga melupakan pembangunan industri hilir. Dalam menarik minat investor, pemerintah kata Heri, juga tidak selektif terhadap modal-modal asing yang masuk. "Biasanya, penanaman modal asing (PMA) diikuti impor bahan baku, barang modal serta teknologi," sebut dia. Saat ini, hubungan bisnis antara Indonesia dan India terbilang romantis. Lihat saja, sejak Januari hingga September 2015, aliran modal yang masuk ke tanah air dari Hindustan sudah mencapai 32 juta dolar AS. Ini, kata Heri, juga perlu diwaspadai sebab bakal disusul lonjakan impor bahan baku, barang modal, serta teknologi. "Harusnya hanya boleh buka pabrik yang menggunakan kandungan lokal. Tapi pemerintah tidak membangun industri hilir yang menggunakan local content. Industri primadona ekspor umumnya berbahan baku impor," kata dia. (Mahbub Junaidi)