Jakarta, Obsessionnews - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq percaya bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama beberapa hari yang lalu diatur secara resmi oleh Menteri Luar Negeri, bukan dari seorang broker yang disebut menghabiskan dana 80 ribu dollar AS. ‎"Kalau saya tetap sementara ini berpegang pada penjelasan Menlu. Bahwa pertemuan dengan Presiden Jokowi itu memang berdasarkan komunikasi dari kementerian luar negeri kedua belah pihak," ujar Mahfud di DPR, Senin (9/11/2015). Hanya mengenai pertemuan Jokowi dengan seorang pengusaha di Amerika, sampai saati belum dijelaskan oleh Menlu. ‎"Apakah itu diatur Kemlu sama KBRI atau memang diatur oleh pihak swasta. Walaupun kalau di Amerika praktek lobi itu biasa aja sebenarnya," tuturnya. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, bila bertemu dengan pengusaha bisa saja difasilitasi oleh broker. Namun, jika bertemu dengan Obama ia yakin, diatur oleh Menlu. Karena itu, pihaknya akan meminta klarifikasi dengan memanggil Menlu. "Kalau pertemuan dengan pebisnis ya mungkin saja. Tapi kalau pertemuan dengan Obama kan penjelasan Menlu itu diatur oleh Menlu. Itu nanti hal yang akan diklarifiksai Komisi I," jelasnya. Diketahui, Pemantik kabar penggunaan jasa broker adalah tulisan seorang dosen Ilmu Politik Asia Tenggara di School of Oriental and African Studies di London, Michael Buehler, berjudul //Waiting in The White House Lobby//. Tulisan tersebut terdapat dalam laman http://asiapacific.anu.edu.au//. Menurut Buehler, pemerintah Indonesia membayar konsultan Pereira International PTE LTD dari Singapura dan konsultan PR di Las Vegas, R&R Partners, Inc agar bisa bertemu Obama.‎ (Albar)