Jakarta, Obsessionnews - Di tengah pemilu demokrasi pertama yang digelar Myanmar, Aung San Suu Kyi yang merupakan tokoh oposisi menjadi fokus perhatian. Maklum, selama ini dia dikenal sebagai lambang perlawanan terhadap rezim junta militer yang kerap mengupayakan demokrasi di negeri itu. Suu Kyi merupakan anak dari Jenderal Aung San, tokoh kemerdekaan Myanmar dari Inggris. Sedang ibunya, bernama Khin Kyi, politisi beken di negeri yang sama. Setelah menyelesaikan pendidikan politik di New Delhi, India pada 1964, di lanjutkan ke bidang filsafat, politik dan ekonomi di Universitas Oxford, kemudian lulus pada 1969. Suu Kyi sempat bekerja di PBB selama tiga tahun. Saat itu, dia mengenal sejarahwan Inggris sekaligus pakar Bhutan, Michael Aris yang kemudian menikahinya pada 1972. Saat aksi protes pro demokrasi bergemuruh, dia kembali ke Myanmar pada April 1988. Sejak itu, dia terjun ke politik dan mendirikan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Karir politiknya melesat, bahkan kepopulerannya dianggap mengancam penguasa junta militer yang kemudian menjatuhkan hukuman tahanan rumah kepadanya dengan tuduhan mengancam negara. Namun, meski begitu ketenarannya terus meroket. Pada 1990, partai yang dipimpinnya berhasil meraih 392 kursi dari 485 kursi yang diperebutkan. Partai Persatuan Nasional yang saat itu berkuasa pun dipecundanginya. Namun, penguasa menganulir militer bahkan menolak mundur dari kekuasaan. Berkat teriakannya soal demokrasi, Suu Kyi dianugerahi nobel kemanusiaan pada 1991. Saat itu, dia masih berstatus tahanan rumah dan baru dicabut penahanannya pada 1995. Ketika suaminya meninggal pada 1999, pemerintah berkuasa mengizinkan Suu Kyi menghadiri pemakaman Aris di Inggris. Namun tawaran itu ditolak sebab khawatir tak bisa kembali ke Myanmar. Meski berada di tahanan, Suu Kyi tetap meminta penguasa melobi masyarakat internasional mencabut macam-macam sangsi yang sudah dijatuhkan agar tak menyusahkan rakyat. Tapi, itu tidak ditanggapi karena pemerintah menganggap permintaan itu tidak tulus. Langkah Suu Kyi di kancah politik memang diganjal habis-habisan. Pada 2008, pemerintah mengumumkan referendum. Salah satu isinya, menyatakan kalau warga negara Myanmar yang memiliki pasangan asing tak boleh maju sebagai kandidat presiden. Dua tahun kemudian, akibat tekanan internasional, pemerintah junta militer menggelar pemilu. Namun, dengan adanya referendum tahun 2008, NLD menggelar aksi boikot hingga akhirnya Partai Persatuan Solidaritas Pembangunan (USDP) yang sebagian besar digawangi mantan petinggi militer itu menang telak. Hasil pemilu dicurigai sarat kecurangan. Pasca dibebaskan dari statusnya sebagai tahanan rumah sepekan setelah pemilu, NLD aktif lagi di kancah politik guna mengikuti pemilu sela di tahun 2012. Suu Kyi seperti dilansir Reuters, menjanjikan amandemen Undang-Undang yang dibuat pemerintah. Bahkan, mempercepat demokrasi, termasuk menghadirkan perdamaian dengan kelompok minoritas. Kemudian, dengan jurusnya itu NLD terdongkrak popularitasnya dan berhasil memendangkan 43 kursi dari 46 kursi parlemen yang diperebutkan. Sedangkan USDP, tak menghasilkan apa-apa. Pasca kemenangan itu, hubungan Myanmar dengan dunia luar membaik. Namun kerusuhan berdarah antara pemeluk Budha dan Islam yang menewaskan 90 orang di negara bagian Rakhine di tahun 2012, menandakan pelanggaran HAM masih terjadi.(Mahbub Junaidi)