Jakarta, Obsessionnews - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan perombakan kabinet atau reshuffel kabinet kerja jilid II perlu segera dilakukan Presiden Joko Widodo. Sebab, ‎kinerja para menteri dalam satu tahun terakhir ini belum menunjukan perbaikan. Fadli mencatat, menteri yang dinilai lamban dalam bekerja adalah menteri yang mengurusi bidang ekonomi dan hukum. Menurutnya, krisis yang dihadapi Indonesia memang ada faktor luar. Namun, tetap saja menteri ekonomi bertanggung jawab mengembalikan kondisi ekonomi menjadi normal. "Sejumlah kementerian di bidang ekonomi dan hukum jadi catatan kritis," ujar Fadli di Jakarta, Sabtu (7/11/2015). Sebagai wakil rakyat, Fadli mengaku kerap berkunjung ke daerah-daerah. Dari hasil kunjungannya itu, masyarakat kata dia, banyak yang mengeluhkan masalah ekonomi. Sementara itu, Presiden Jokowi dinilai tidak bisa menempatkan menteri susuai bidangnya. Menurut Fadli ekonomi memiliki cakupan yang luas. Termasuk salah satunya adalah Kementerian BUMN. Fadli menyesalkan peran BUMN sebenarnya sangat fital membantu perekonomian Indonesia. Namun, justru sebaliknya BUMN kerap meminta modal kepada negara. ‎"Tapi nyatanya BUMN tak mampu melakukan peran tersebut di tengah perekonomian yang sulit," kata Fadli. Adapun mengenai bidang hukum, Politisi Partai Gerindra ini ‎menilai, pos jabatan menteri ini seharusnya tidak diisi oleh orang-orang yang punya ambisi dalam politik. Sebab, akan berimbas buruk kepada masyarakat. Ia menambahkan, catatan-catatan itu diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffel jilid II. ‎‎"Kalau satu tahun target tidak terealisasi kan namanya gagal. Kegagalan itu yang jadi indikator untuk menilai perlunya siapa menteri yang harus direshuffle," jelasnya. (Albar)