Jakarta, Obsessionnews - Sebagai negara kaya sumber daya alam, Indonesia saat ini sedang jadi 'gadis jelita' yang diperebutkan Cina dan Amerika Serikat (AS). Dengan bergabungnya RI ke dalam Trans Pasific Partnership (TPP), ini berarti sudah masuk jebakan proxy war. Sebab segala macam aturan yang ditetapkan justru menjadi ancaman kedaulatan. Bhima Yudhistira Adhinegara, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, pada Jumat (6/11), mengatakan, saat ini ada dua kekuatan besar yakni Cina dan Amerika Serikat (AS) yang memperebutkan peran Indonesia di kancah perdagangan internasional. Cina, mengusung Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang mensentralisasikan ASEAN sebagai basis perdagangan. Sementara AS, menjadikan TPP sebagai jurus jitunya. Kalau Indonesia melebur ke dalam RCEP, share GDP yang saat ini sudah mencapai 24% dengan 16 negara sebagai anggotanya dan menguasai 28,4% perdagangan dunia, maka angka tersebut bakal terus menggelembung. Sementara itu, jika RI memutuskan turut serta sebagai anggota TPP, share GDP sebesar 36% dengan 12 negara sebagai member dan menguasai 40% perdagangan dunia, maka bakal menggelembung pula. Dalam TPP penghapusan tarif ekspor-impor harus 100% dan dilakukan secara bertahap. Sedangkan pada RCEP, hanya 65%. Namun, keduanya mensyaratkan setiap negara anggota harus memberi perlakuan sama terhadap BUMN dan perusahaan swasta termasuk milik asing. Ini berarti, pertarungan bebas di pasar tanpa ada subsidi baik dari harga, kebijakan, bahkan diharamkan meng-anak emas-kan perusahaan milik negara. Akses internet juga kudu diliberalisasi. Artinya, perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang ini, tak perlu berbadan hukum atau berkantor di negara tujuan tempat mereka memasarkan produknya. "Dan secara privacy akhirnya jadi masalah," kata Bhima. Soal operasional bank asing di Indonesia juga tak boleh ada pembatasan. Dalam TPP, 100% modal boleh dikuasai investor luar negeri tanpa harus melibatkan pemilik dana domestik termasuk negara sekalipun. Indonesia memang gemar mengekspor bahan mentah ke luar negeri. Setelah diolah berupa bahan jadi, produk masuk kembali ke RI hingga menempatkan republik ini pada sisi konsumen. Jika dilihat dari pasokan global, Bhima bilang ini tidak menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang. Sebab dengan adanya kerjasama perdagangan internasional, RI masih terjebak skema peningkatan ekspor barang mentah yang rentan terhadap fluktuasi permintaan dunia. "Ini kutukan eksportir barang mentah," sebut Bhima. (Mahbub Junaidi)