Jakarta, Obsessionnews - Keputusan Presiden Joko Widodo membawa Indonesia untuk bergabung ke dalam Trans Pasific Partnership (TPP) yang digagas negara maju seperti Amerika Serikat (AS), menuai pro kontra di dalam negeri. Sebab banyak kalangan menilai, Indonesia belum saatnya menceburkan diri ke sana. Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina menilai, ada ketidakpuasan tersendiri terkait capaian kinerja ketika Indonesia bergabung dalam APEC. Akhirnya, beberapa negara yang menjadi anggota sepakat membuat kelompok sendiri. Memang, salah satu tujuannya adalah menciptakan tata aturan yang transparan. Tapi masuknya Republik Indonesia ke dalam TPP, dinilai salah langkah sebab tidak banyak yang bisa diakses dari organisasi tersebut apalagi soal keterbukaan informasi. "Bahkan, di AS kongresnya juga mempertanyakan karena tidak ada up date informasi," kata Firmanzah pada diskusi bulanan yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) di Jakarta, Jumat (6/11). Firmanzah menilai, keberadaan TPP kepanjangan tangan dari liberalisasi perdagangan. Dan Indonesia sebagai negara berkembang, belum saatnya menuruti aturan main sesuai standar negara maju. TPP, sering juga disebut sebagai World Trade Organization (WTO) plus. Di dalam rumusannya, tidak boleh ada perlakuan khusus termasuk kepada badan-badan usaha milik negara sekalipun. Ini artinya, perlakuan negara terhadap perusahaan plat merah, swasta domestik, serta swasta asing harus sama. "Jadi kalau indonesia ikut gabung, pembangunan jalan tol misalnya harus ditenderkan. Ketika pengadaan barang dan jasa serta inginkan produk domestik ingin digunakan, itu tidak mudah. Sebab barang impor juga harus diperlakukan sama," jelas dia. Seharusnya, para menteri yang ada di Kabinet pimpinan Presiden Jokowi duduk bersama guna membahas klausul dalam TPP. Sebab pada rumusannya, bukan cuma berbicara soal ekonomi. "Sebaiknya dibahas dulu secara komprehensif, baru memutuskan bergabung atau tidak," kata Firmanzah. (Mahbub Junaidi)