Mengukur Pelaksanaan Nawacita "Langkah pertama seringkali yang tersulit, tetapi juga yang terpenting!” – Presiden Joko Widodo Kutipan pernyataan Presiden Joko Widodo di atas harus diakui benar adanya. Sulit, sebab ekspektasi rakyat yang disandangkan di pundak Jokowi begitu besarnya, gejolak politik nasional yang menguras energi di bulan-bulan awal, dan berlanjut dengan dampak perlambatan ekonomi global yang tak terhindarkan. Penting, sebab sekali salah melangkah di awal, maka langkah-langkah berikutnya menjadi semakin sulit. Tak heran jika Presiden Jokowi bahkan kerap menyebut tahun pertamanya bekerja adalah "tahun yang pahit". Transformasi Fundamental Ekonomi Nasional Bagi khalayak luas, melakukan kritik atas program agenda jangka panjang Nawacita pada saat pemerintahan baru berjalan dalam 12 bulan rasanya tidak adil. Sebab, langkah penting yang tengah dilakukan pemerintah dalam setahun ini adalah membangun pondasi ekonomi yang kuat. Tak sekadar membangun, sebab Jokowi berusaha melakukan transformasi fundamental ekonomi.

Ibarat membangun pondasi sebuah bangunan yang dirancang untuk kokoh menopang struktur bahkan tahan gempa, hasil akhirnya memang belum bisa dirasakan secara utuh. Pondasi itu dimulai dengan memangkas inefisiensi ekonomi melalui pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), penyederhanaan sistem perizinan birokrasi yang panjang dan rumit, termasuk melakukan konsolidasi politik, konsolidasi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur. “Sekadar contoh saja, bagaimana mau swasembada pangan kalau 52 persen irigasinya rusak,  jumlah lahan menyusut, ada masalah dalam subsidi bibit? Ini yang dibereskan lebih dulu,” ungkap Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, seraya mengibaratkan setahun ini masih musim nyangkul, belum panen. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi tak segan-segan mengakui masih belum bisa memberikan hasil optimal kepada masyarakat. Apalagi, upaya transformasi fundamental ekonomi dilakukan di tengah gejolak ekonomi global dan gejolak politik di dalam negeri. Meski demikian, itu bukan alasan pembenar bagi pemerintah untuk tidak bekerja keras. Transformasi fundamental ekonomi wajib diteruskan. Setidaknya ada tiga kebijakan dasar yang dilakukan pemerintah untuk melakukan transformasi. Pertama, perekonomian harus diubah dari ekonomi berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi. Kedua, program-program pengentasan kemiskinan harus benar-benar tepat sasaran. Ketiga, pembangunan negeri ini tak boleh lagi Jawa sentris. Pada gilirannya, pembangunan nasional Indonesia berada di rel yang tepat, yaitu meningkatnya produktivitas, daya saing, dan kemakmuran rakyat. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan upaya industrialisasi pun digenjot di tahun pertama, di mana infrastruktur mulai menyebar di sisi lain Indonesia. Dengan penyediaan infrastruktur dari listrik, jalan, dan transportasi, pemerintah yakin arah ekonomi Indonesia bisa ditopang dari industri. Untuk memastikan hal itu terjadi, pemerintah tak ragu-ragu untuk memangkas perizinan dan membenahi sektor pengupahan tenaga kerja yang memberi kepastian kepada investor.

Di sektor pertanian, pemerintah berupaya mengalihkan kebiasaan Indonesia melakukan impor pangan. Selama satu tahun ini, Indonesia berhasil bertahan dengan tidak melakukan impor beras. Dengan demikian, pemerintah tahu persis berapa sesungguhnya kapasitas produksi beras di dalam negeri.

Upaya untuk meningkatkan produksi juga dilakukan melalui perbaikan irigasi dan bendungan. Pembenahan menyeluruh terpaksa harus dilakukan pemerintahan saat ini akibat warisan pemerintahan masa lalu, termasuk sejumlah proyek-proyek mangkrak lainnya yang terkatung-katung tanpa kejelasan selama puluhan tahun.

Dalam setahun, beberapa proyek mangkrak yang berhasil diurai dan diresmikan oleh Presiden Jokowi antara lain Waduk Jatigede yang sudah mangkrak selama 50 tahun akhirnya sudah bisa digenangi pada Agustus 2015. Waduk Nipah di Sampang, Madura, yang mangkrak selama 8 tahun sejak 2007 karena masalah pembebasan lahan (sejak 1993), akhirnya bisa diurai setelah Presiden tegas memerintahkan pendekatan persuasif. Begitu juga dengan PLTU Batang yang akhirnya sudah dilakukan groundbreaking pada 28 Agustus 2015 setelah empat tahun macet, serta groundbreaking LRT pada 9 September 2015 yang mangkrak sejak Oktober 2013.

Transformasi fundamental ekonomi sesungguhnya diawali Presiden Jokowi dengan penuh “risiko”. Yaitu ketegasan untuk mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), sebuah kebijakan tidak populer yang tidak pernah (berani) dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Baru Presiden Jokowi yang sungguh-sungguh melakukannya, meskipun harus mengorbankan popularitasnya di mata rakyat banyak.

Sebagaimana kutipan di awal tulisan ini, “Langkah pertama seringkali yang tersulit, tetapi juga yang terpenting,” Jokowi bergeming dengan keputusannya meski badai kritik menghantam keras. Termasuk dari kalangan menengah ke atas yang merasa sangat dirugikan dengan kebijakan itu. Tapi bagi Jokowi, inefisiensi ekonomi harus dihentikan, dan pengentasan kemiskinan harus tepat sasaran. Anggaran subsidi BBM sebesar Rp 213,3 trilyun pun alihkan untuk menjalan program-program produktif, yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 148,6 trilyun dialokasikan untuk program prioritas, yaitu belanja pusat (kementerian/lembaga) sebesar Rp 113,9 trilyun dan belanja daerah tertinggal/desa sebesar Rp 34,7 trilyun. Sisanya, masing-masing subsidi non-energi (Rp 4,3 trilyun), subsidi listrik (Rp 4,5 trilyun), bunga hutang (Rp 3,8 trilyun), ketahanan dan kesinambungan fiskal (Rp 31,9 trilyun), dan lain-lain (Rp 18,2 trilyun). Porsi terbesar dari alih subsidi BBM yang diperuntukkan bagi belanja pusat, diarahkan semaksimal mungkin untuk program produktif di bidang perhubungan, pertanian, kelautan, sosial, kesehatan, pendidikan, serta pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sebesar Rp 21 trilyun diperuntukkan untuk tol laut dan jaringan kereta api baru di luar Jawa, Rp 16 trilyun untuk swsembada pangan, Rp 3,8 trilyun untuk kapal patroli illegal fishing, Rp 9,3 trilyun untukKArtu Keluarga Sejahtera, Rp 2,7 trilyun untuk Kartu Indonesia Sehat, Rp 7,1 trilyun untuk Kartu Indonesia Pintar, Rp 33,3 trilyun untuk pembangunan 25 waduk baru dan irigasi 1 juta hektar sawah, serta Rp 19,8 trilyun untuk 80 kementerian/lembaga lainnya. Ketegasan mencabut subsidi BBM dan mengalihkan ke program-program pengentasan kemiskinan yang benar-benar tepat sasaran mendapat pujian dari pihak luar. Setahun memimpin Indonesia, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat selama beberapa hari. Dalam pertemuan dengan Presiden AS Barrack Obama, paket reformasi ekonomi Presiden Jokowi mendapat apresiasi. Kata Obama, Amerika Serikat memantau dari dekat paket-paket kebijakan Presiden Jokowi. “Sejak awal Presiden memimpin pemerintahan ini, Presiden Obama sudah mengapresiasi penghapusan subsidi BBM yang dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang lebih strategis,” ungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Senin, 26 Oktober 2015. Kedua pemimpin itu pun bersepakat meningkatkan hubungan kedua negara. Hubungan kemitraan yang dinamakan comprehensive partnership sejak tahun 2010, kemudian dipertegas dengan hubungan baru yang dinamakan strategic partnership. Selain pertemuan bilateral dengan Obama, salah satu agenda penting kunjungan Presiden Jokowi di Washington DC, AS, adalah melakukan pertemuan dengan US Chamber of Commerce. Sebelum diskusi dengan US Chamber of Commerce, Jokowi menyaksikan penandatanganan 12 kesepatakan bisnis di bidang energi, transportasi, dan perluasan pabrik. Pada saat yang sama, juga diumumkan enam kesepakatan bisnis antara lain di bidang energi, konservasi air dan perbankan syariah. Total nilai kesepakatan bisnis yang dihasilkan mencapai USD20,075 milyar. Di antaranya, USD 2,402 milyar dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia, atau sekitar Rp 32,43 trilyun serta USD175 juta atau sekitar Rp2,4 trilyun berupa outward investment di Texas, AS. Bukan baru kali ini saja investasi mengalir masuk di Indonesia selama satu tahun terakhir ini. Berkat penyederhanaan sistem perizinan birokrasi yang panjang dan rumit melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terhadap 160 perizinan di 22 Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan bidang investasi, investasi pun meningkat di berbagai sektor. (Pul)Baca juga: Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 1)Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 3)Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 4)Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 5)Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 6)Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 7)Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 8)Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 9)Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 10)Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 11)Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 12 – Selesai)