Jakarta, Obsessionnews - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kini menjadi salah satu perhatian pemerintah. Maklum, sebentar lagi pasar bebas ASEAN atau yang akrab dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bakal digelar. Dipersiapkannya UMKM sendiri, agar mampu bersaing di ajang MEA. Sebab tak sampai 2 bulan lagi, Indonesia sudah terintegrasi dalam pasar tersebut. MEA sendiri, berpijak pada tiga pilar antara lain, politik keamanan, ekonomi serta sosial-budaya. Dan ini, bakal menjadikan ASEAn sebagai kawasan yang lebih stabil, kondusif dan sejahtera. Saat sosialisasi implementasi masyarakat ekonomi ASEAN di hotel Borobudur, Menteri Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kalau saat ini diperlukan banyak catatan untuk menyiapkan diri menghadapi MEA. Salah satunya ya UMKM. Sebab sebagian besar ekonomi nasional ditopang sektor ini. Filipina, Thailand dan Malaysia, menurut Darmin sudah lebih matang dalam menyiapkan UMKM-nya. Dan perusahaan-perusahaan besar, sudah barang tentu jauh lebih siap lagi. "Tapi UKM itu jangan merasa ditinggal, karena selama ini pasarnya sebagian besar hanya sebatas di kabupatennya sendiri," sebut dia. Darmin mengakui kalau pasar UMKM hanya sebatas di kabupaten tempat di mana usaha itu berada. Dan yang berkiprah di kancah provinsi, nasional bahkan internasional, hanya sebagian kecil. Darmin bilang, pemerintah punya tugas dan tanggung jawab membangun jaringan agar pasar UMKM bisa berkembang dan kinerjanya lebih baik lagi. Pelaku UMKM memang punya masalah tersendiri. Makanya, dia bilang bagaimana caranya agar mereka difasilitasi dan dibukakan pintu agar lebih efisien. Belum lagi, persoalan yang sering dihadapi adalah modal. Meski lembaga keuangan Indonesia punya cukup kemampuan untuk membiayai dan memonitor gerak-gerik UMKM, namun di berbagai lini, Darmin bilang masih ada kekurangan. "Kita perlu melakukan evaluasi dan analisis terus menerus, di mana kekurangan kita dan apa yang harus dilakukan," sebut Darmin. Sejauh ini, bisnis UMKM memang dianggap belum berkembang pesat. Maka itu perlu ditingkatkan kualitas agar mampu bersaing. Lihat saja indeks dari 'doing business antar negara. "Kita ada di mana ?" kata Darmin. Dia blang, indeks tersebut belum mengukur kemudahan bisnis UMKM. Dan Indonesia, ada pada posisi 109 dalam indeks doing business setelah sebelumnya sempat menempati level 114. Dari rangking ini, Darmin bilang tidak membanggakan sebab pemerintah kudu mengeluarkan berbagai paket deregulasi agar dipermudah. (Mahbub Junaidi)