Jakarta, Obsessionnews – Pemerintah hingga kini tak kunjung memberi bocoran perihal nama-nama perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan yang mengakibatkan bencana nasional, kabut asap, berdampak puluhan ribu warga terkena penyakit ISPA. Setara Institute menilai, ini merupakan dilematis terhadap pemerintah, jika nama-nama perusahaan tersebut dibeberkan. “Itu menjadikan dilema dari pemerintah, kalau disebut, pemerintah kan harus bertanggung jawab membawa mereka ke pengadilan, baik itu perdata maupun pidana,” ujar Wakil ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos kepada Obsessionnews, Minggu (11/1/2015). Selain itu, dampaknya akan terjadinya adalah, Indonesia juga melakukan pengetatan untuk membatasi ekspor kelapa sawit “Kalau itu terjadi, negara-negara yang selama ini berusaha membatasi ekspor kelapa sawit, tentu saja akan kemudian mencatat nama-nama itu, dan akan memperketat kembali ekspor dari Indonesia,” ungkap Bonar. Tak hanya itu, alasan lain dari pemerintah untuk menyimpan rapat-rapat nama perusahaan perusak alam itu, juga dilihat dari sisi krisis yang melanda ekonomi global dan membuat ekonomi Indonesia tak menentu. “Karena kita tahu, ekspor kelapa sawit itu adalah penyandang devisa nomor dua bagi Indonesia. Apalagi krissi global yang buat ekonomi Indonesia makin tidak menentu, jadi itu yang tidak diinginkan pemerintah,” terang Bonar. Bonar memberikan solusi kepada pemerintah, agar permasalahan kabut asap bisa teratasi, ia menghimbau untuk mengadopsi dua prinsip dari Badan Ham Dunia, PBB, yakni Global Compact dan Ruggie’s Principles. “Untuk kondisi sekarang delematis, untuk kedepan harus mengadopsi ini agar meminimilasir terjadinya ini, tutup Bonar. Sebelumnya, terkait desakan sejumlah pihak kepada Pemerintah untuk terbuka dalam membeberkan nama perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan untuk melakukan aksi boikot, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan Panjaitan kepada wartawan mengatakan Pemerintah belum akan mengumumkan nama perusahaan yang terlibat untuk menghindari kegaduhan yang menyangkut lapangan kerja. Meski demikian, dirinya memastikan setiap perusahaan yang terbukti bersalah akan ditindak tegas oleh Pemerintah. (Popi Rahim)