Depok, Obsessionnews- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menyayangkan sampai saat ini para tim sukses belum sesuai dengan ketentuan PKPU sebut saja dalam menempatkan alat peraga tidak pada tempatnya. Padahal kata Muhammad hal-hal tidak dibenarkan dalam PKPU tentang kampanye sudah ditetapkan dan telah didistribusi, ditempatkan dan dikelola oleh KPU namun faktanya alat peraga dipasang oleh tim sukses yang tidak dibenarkan oleh ketentuan. "Olehnya itu tentu kita sayangkan, kita lakukan penertibpan supaya pelaksana kampanye kita berjalan sebagaimana yang diharapkan," ujarnya di Universitas Indonesia (UI) Depok, Minggu (1/11/2015). Menurutnya, ada potensi pelanggaran lain terkait dengan persiapan pungut hitung suara nanti. Sebab katanya, kali ini pemilihan serentak pertama maka Bawaslu melihat perlu keseriusan KPU untuk memberikan bimbingan teknis pada adhock yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan. "Ini pilkada rentan kendalinya itu sangat jauh antara KPU RI dengan teman-teman yang ada di bawah. Memang ada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota namun Pilkada ini kan tingkatnya lokal sangat ditentukan oleh independensi kemandirian teman-teman ditingkat adhock yaitu tugas KPPS," pungkasnya. Kata Muhammad Bawaslu sudah mengingatkan kepada KPU untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pada pemilih. "Kami sudah mengingatkan KPU supaya pengetahuan kepemilihan teman-teman itu di upgrade secara baik sambil mengawal komitmen integritas," tandasnya. "Jadi cerdas saja ngak cukup, jujur saja tidak cukup jadi dia mesti cerdas dan jujur. Cerdas dalam mengelola pemilu, mengetahui aturan-aturan, mengelola ketentuan pemilu kemudian dibangun dengan sebuah komitmen kejujuran integritas. Itu upaya-upaya yang kita ingatkan kepada KPU muda-mudahan bisa memberikan perubahan," harapnya. Lebih lanjut Muhammad mengutarakan jika momentum pemilihan 9 Desember nanti akan berlanjut satu putaran saja. "Kita tahu ini pilkada besok itu satu putaran tidak ada putaran kedua, jadi tentu pasangan calon dan timnya berupaya memenangkan kompetisi. Kalau teman-teman penyelenggara tidak siap pengawasan tidak optimal tentu kita akan menemukan kompetisi yang bisa mengingkarilah atau keluar dari ketentuan kaidah-kaidah yang ada," tuturnya. Menurutnya kalaupun ada kecurangan di TPS tujuannya ingin merubah proses perhitungan atau rekapitulasi namun tidak semudah itu. Kali ini kata Muhammad di TPS pun ada pengawasnya. "Setiap TPS itu ada pengawasnya, yang tidak ada pada pilpres sebelumnya. Muda-mudahan itu salah satu ikhtiar untuk bisa memastikan proses itu tidak ada kecurangan dan bisa diterima oleh berbagai pihak," harapnya. Selain itu dalam menimalisir konflik horizontal Bawaslu sudah melakukan pemetaan-pemetaan daerah rawan konflik yang disinergiskan dengan Aparat Kepolisian dan Badan Intelejen (BIN). " Jadi kita lakukan koordinasi. Ada daerah-daerah yang sudah kita petakan ada zona rawan, sedang atau aman demikian juga tahapannya. Kita sudah lakukan pendampingan pengawasan yang berbeda," terangnya. Muhammad mengungkapkan, titik daerah rawan konflik terbesar ada di wilayah Indonesia Timur. "Kalau yang rawan itu antara lain Papua, Maluku, Sulawesi dan sedikir bagian barat," bebernya. (Asma)