Jakarta,‎ Obsessionnews - Rancangan APBN 2016 masih dalam pembahasan serius di sidang paripurna Jumat (30/10/2015). Banyak catatan yang diberikan fraksi kepada pemerintah sebelum RAPBN disahkan menjadi UU APBN 2016. Sebab, jumlah APBN 2016 naik dibanding tahun 2015. Anggota DPR dari Fraksi PDI-P ‎Maruarar Sirat ikut menyoroti besaran RAPBN 2016 yang mencapai Rp 2.121, 3 triliun. Sementara diketahui penyerapan anggaran tahun 2015 masih lemah, sehingga memicu perlambatan ekonomi disemua sektor di daerah. Untuk itu, Maruarar meminta pemerintah memperhatikan lima hal, agar APBN 2016 bisa diserap dengan baik, demi dan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Pasalnya, persoalan penyerapan anggaran yang rendah selalu menjadi isu klasik yang terus digulirkan di depan publik. "Jadi, satu peraturan harus diperbaiki, dua, pilih orang yang benar, ketiga, anggarannya disiapkan dengan baik, keempat, dikasih target, kelima dikasih sanksi‎," ujar Maruarar di DPR, Jumat (30/10/2015). Anggota Komisi IX ini mengatakan, memang banyak penyebab mengapa penyerapan anggaran di daerah selalu rendah. ‎Ketatnya peraturan dianggap sebagai alasan bagi kepala daerah untuk enggan membelanjakan anggaranya, lantaran takut dikriminalisasi. Sebenarnya kata dia,  argumen itu tidak bisa dijadikan alasan yang benar bagi kepala daerah. Sebab, kepala daerah bisa bekerja dengan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, aturan yang ketat itu semata-mata agar ada transparasi ‎di pemda. ‎"Kita sudah sering berbicara kepada pemerintah, diawal tahun itu serapan anggaran harus tinggi jangan seperti sekarang enam bulan pertama sangat rendah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi belanja APBN," jelasnya. (Albar)