Bandung, Obsessionnews - Apabila pihak Koalisi Merah putih (KMP) di DPR RI melakukan penjegalan terhadap APBN 2016 dalam sidang paripurna pengesahan APBN pada 30 Otober 2015, maka sikap tersebut tidak layak untuk dilakukan. Demikian penilaian Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Prof  DR Asep Warlan Yusuf. "Kalau mau ada penjegalan atau bahasanya mengkritisi kebijakan pemerintah harus masuk logika, apabila APBN itu justru tidak pro terhadap rakyat hanya belanja negara saja yang besar, maka hal itu boleh dikritisi," tuturnya kepada ON, Kamis (29/10). Itupun menurut Asep, anggota DPR yang berseberangan dengan pemerintah harus memiliki alasan kuat, bukti autentik yang mendukung terhadap penolakan. "Jadi jangan hanya ingin berbeda dengan pemerintah, langsung menolak, tanpa didasari bukti autentik, nanti yang sengsara dan jadi korban adalah rakyat," paparnya. Tapi sebaliknya, apabila APBN dinilai tidak pro rakyat harus dikritisi. "Kan itu gunanya DPR sebagai wakil rakyat harus ada niat membela kepentingan rakyat," tegas Asep. Menurutnya, kalaupun masih ada penjegalan maka harus diakhiri dengan voting, sehingga mendapatkan hasil yang baik. Ia menilai, selama ini sikap DPR terkadang ada yang mengada-ada saat melakukan tindakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Namun lanjut dia, kadangkala juga ada penolakan yang didasari karena pembelaan terhadap masyarakat, seperti apabila dalam anggaran mayoritas belanja tidak langsung, pembangunan gedung, belanja pegawai lebih besar, dibanding belanja langsung ke masyarakat atau publik. "Jadi penjegalan itu harus didasari kepentingan masyarakat banyak  bukan hanya ingin berbeda dan menyengsarakan rakyat," tandasnya. Terhadap adanya indikasi bahwa Fraksi Partai Gerindra dan PKS di DPR akan melakukanm penolakan terhadap RAPBN 2016,  Asep meminta agar penolakan untukl hal kebaikan. "Tapi kalau hanya mengada-ada itu tidak layak," tegasnya. Menurut Asep, harus ada penjadwalan terhadap APBN jika ada penolakan, karena akan berimbas ke daerah, sehingga ada kesepakatan dengan pemerintah. "Voting menjadi satu hal yang harus dilakukan, selain itu masyarakat harus jeli mempelajari hal tersebut, melihat kinerja dewan saat ini  apakah motif penjegalan itu didasarkan menghambat program pemerintah atau memang memiliki latar belakang yang kuat untuk membela kepentingan rakyat," tambahnya. Sebab, jelas Asep, apabila APBN terhambat dampaknya juga akan terasa di daerah, seperti dana perimbangan, penyaluran bantuan ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (DAK/DAU). Asep menilai, Fraksi PAN akan menjadi penentu, apabila voting digelar. Bagaimanapun, menurutnya, anggota DPR harus tetap menolong rakyat dalam berbagai tindakan politiknya. (Dudy Supriyadi)