Semarang, Obsessionnews - Meski tidak dapat bertemu Gubernur Jawa Tengah, para demonstran yang tergabung Perwakilan Federasi kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jawa Tengah akhirnya melakukan audiensi dengan Komisi E DPRD Jateng, Senin (26/10/2015). Dalam audiensi, Ketua Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jawa Tengah, Nanang Setyono menduga terdapat permainan politik dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan. "Kami merasa ada permainan politik di balik RPP ini yang bisa menggerakan pemerintah. Kami menilai ada skenario besar," katanya di hadapan para anggota Komisi E. Dia berdalih, hampir setiap tahun menjelang penetapan upah buruh terjadi perubahan UKM. Padahal Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah sudah menyelesaikan pembahasan upah. Sehingga, bila RPP ini diterapkan, maka pembahasan Dewan Pengupahan akan sia-sia. “Intinya kenaikan upah yang dudah ditetapkan rata-rata naik 15 persen, nanti hanya hanya naik 10 persen saja,” ujarnya. RPP tersebut, lanjutnya hanya berdasarkan angka inflasi daerah dan pertumbuhan ekonomi yang bekisar 10%. Dasar upah itu dianggap tidak memenuhi kebutuhan para buruh serta berpengaruh besar terhadap nilai upah sebelumnya. "Misalnya, di Kota semarang yang sudah menemukan titik temu bahwa Wali Kota akan menetpkan UMK Rp 1.900.000, jika disesuaikan dengan RPP Pengupahan maka hanya akan mennjadi Rp 1.700.000," terang dia. Pihaknya menuntut agar RPP ini segera ditarik oleh pemerintah agar tidak menimbulkan kekacauan di dunia tenaga kerja. Ia tetap meminta pengupahan buruh tetap berpegang pada regulasi lama. Anggota Komisi E DPRD Jateng, Rusman mengatakan, kebijakan RPP Pengupahan ini adalah kebijakan dari nasional atau dari pemerintah pusat. Sehingga ia menyarankan supaya keluhan buuh disampaikan ke pemerintah pusat. (Yusuf IH)