Jakarta, Obsessionnews – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Banggar Watch akan menyerahkan nama para anggota DPR yang diduga menjadi monster penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Selasa (27/10/2015). Hal ini terkait adanya dugaan praktik bagi bagi kavling anggaran pada RAPBN 2016. Jumlah anggota DPR yang diduga menjadi mafia anggaran itu sebanyak 28 orang yang berasal dari 10 fraksi. Banggar Watch menduga RAPBN 2016 yang akan banyak dijebol oleh para mafia anggaran di DPR berkisar hingga Rp 1.042,6 triliun. Anggaran tersebut untuk sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transmigrasi, proyek pembangkit listrik, pengadaan alat-alat pertanian, pupuk, dan migas. “Semua proyek di sektor tersebut sudah diatur baik jumlah pagu maupun pemenangnya, serta anggota DPR yang menjadi goal getter-nya proyek proyek tersebut, baik pengadaan barang maupun pembangunannya,” kata Direktur Eksekutif Banggar Watch Fahmi Hafel dalam keterangan tertulis yang diterima Obsessionnews.com Senin (26/10). Menurut Fahmi, dalam proyek-proyek tersebut terjalin kerja sama yang rapi antara kontraktor, suplier, dan para pejabat yang dikomandoi oleh konsultan proyek yang ditunjuk oleh anggota DPR yang ada duduk di Badan Anggaran (Banggar). Banggar Watch meminta masyarakat, LSM dan ormas yang peduli penggunaan APBN 2016 yang tepat sasaran dan bersih dari segala penyelewengan. Karena penggunaan APBN yang benar dan tepat akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan hal ini sesuai sasaran serta prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti. Nawacita merupakan agenda prioritas dalam mewujudkan visi Presiden Jokowi. Sedangkan Trisakti merupakan visi Jokowi yang meliputi berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. (ARH)