Jakarta, Obsessionnews - Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Sarmuji yang konsen membidangi Kesehatan dan Ketenagakerjaan (Naker), menilai satu tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah ada sedikit kemajuan yang dirasakan bagi para pekerja. ‎"Ada kemajuan, terutama tentang hak-hak pekerja dan kesehatan, harus diakui ada kemajuan," ujar Sarmuji kepada Obsessionnews Selasa (20/10/2015). Dalam hal ket‎enagakerjaan Sarmuji melihat, pemerintah sudah membuat regulasi yang mengatur tentang hak-hak pekerja untuk hari tua. Menurutnya, adanya aturan itu, buruh lebih tenang dan terjamin masa tuanya. "Kalau jaminan hari tua, itu sudah ok semuanya. Ketika buruh itu kemudian berhenti pekerja, rencana hari tua itu menurut saya ada kemajuan‎," terangnya. Adapun mengenai banyaknya buruh yang di PHK, Sarmuji menilai itu sesuatu hal yang berbeda yang tidak bisa dikaitkan hanya dalam satu persoalan. Menurutnya, ‎adanya PHK sebenarnya adalah akibat dari ketidakberhasilan dari tempat yang lain. "Misalnya, tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi. Itu kemudian daya serap lapangan kerja itu menjadi rendah. Dan terjadi PHK. Itu terjadi karena kegagalan mencapai target-target ekonomi," tuturnya. Sedangkan terkait kesehatan, Politisi Partai Golkar ini menilai, belum ada kejelasan mengenai program kesehatan yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi. Sebab selama ini, pemerintah Jokowi hanya meneruskan program kesehatan dari pemerintah sebelumnya, yakni BPJS Kesehatan. Sementara Kartu Indonesia Sehat (KIS) belum jelas. "Yang belum tampak justru adalah, yang seperti disampaikan oleh Pak jokowi sendiri, itu Kartu Indonesia Sehat, itu bentuknya seperti apa? Yang sudah ada kan BPJS. BPJS itu produk UU kemarin dalam periode kemarin kan sebenarnya," jelasnya. ‎Sarmuji menggaris bawaih bahwa yang perlu dijadikan catatan adalah pemerintah harus, mulai memprioritaskan, hal-hal yang menjadi kegagalan atau menjadi resultan pertumbuhan ekonomi yang gagal. Sebab, dengan pertumbuhan ekonomi yang gagal akan berdampak buruk terhadap tenaga kerja, seperti terjadinya PHK dan lain-lain. Itu yang kemudian harus dipikirkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Selama ini, Kementerian Tenaga Kerja tidak bisa hanya menyalurkan seseorang untuk bekerja. Tapi, juga harus menciptakan daya kreatifitas bagi seseorang ketika ditampung di Balai Latihan Kerja, sehingga mereka punya kemandirian dalam bekerja. "Jadi Kementerian Tenaga Kerja harus punya mimpi besar, bahwa Ketenagakerjaan  ini bukan semata-semata unit kos belaka, tetapi juga bisa menjadi unit yang bisa menghasilkan, bagi pertumbuhan ekonomi kedepan," jelasnya. Selain itu, Jokowi diminta bisa memujudkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan apa yang dikampanyekan. Dimana pada saat itu, Jokowi mengkampanyekan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen. ‎"Infrastruktur sudah mulai digenjot, tapi faktor-faktor lain juga harus diatasi, misal tentang perizinan satu atap, tentang, kepastian hukum bagi pengusaha-pengusaha," tandasnya. (Albar)