Inilah 10 Anggota DPR Paling Kontroversial
Jakarta, Obsessionnews - Pada 16 Oktober adalah Hari Parlemen. Ternyata, anggota DPR RI masih menjadi sorotan publik. Sama halnya dengan periode sebelumnya, anggota DPR periode 2014-2019 juga banyak yang kontroversial. Bahkan baru satu tahun menjabat, pasca dilantik 1 Oktober 2014, sejumlah anggota Dewan sudah menunjukkan kontroversialnya. Para anggota ini dianggap kontroversial lantaran perilaku, sikap, dan tutur katanya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan kerap menjadi sorotan publik. Tentu saja, kontroversial itu bisa disebut positif atau negatif. Kontroversian para anggota DPR sejak awal sudah terlihat ketika ada perseteruan dua kubu yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) partai pendukung pemerintah dengan Koalisi Merah Putih (KMP) Partai pendukung Prabowo Subianto. Kedua kubu ini bertarung memperebutkan kursi pimpinan DPR/MPR beserta Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Akibat dari perseteruan ini hampir lima bulan anggota DPR tidak bisa menjalankan fungsi dan tugasnya di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bahkan kubu KIH sempat membentuk DPR tandingan, karena seluruh pimpinan DPR/MPR dan AKD dikuasai oleh KMP. Berikut ada 10 daftar anggota DPR paling kontroversial. Untuk menyusun urutan siapa anggota yang paling kontroversial memang terlihat sulit. Sebab, para anggota ini punya alasan tersendiri mengapa dirinya berani melakukan sikap yang dianggap kontroversial. Yang pasti penyusunan ini dibuat sebagai pembelajaran masyarakat dalam rangka memperingati Hari Parlemen. 
1. Fahri Hamzah. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sudah tiga kali menjabat sebagai anggota DPR. Pada pemilihan umum legislatif 2004 ia berhasil masuk ke DPR dan ditempatkan di Komisi III sebagai wakil ketua sampai ia terpilih lagi pada Pemilu Legislatif 2009. Dan kali ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Hampir 11 tahun berkiprah di DPR membuat dirinya dikenal di kalangan publik karena sikapnya dan pemikirannya yang kontroversial. Pada 3 Oktober 2011 Fahri mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan alasanya, karena selama 9 tahun KPK kinerjanya dinilai tidak menunjukan perbaikan. Yang ada sebaliknya, indeks korupsi semakin meningkat. Namun, belakangan saat Badan Legislasi (Baleg) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Fahri justru menolaknya. ia tidak sepakat dengan revisi UU KPK karena dianggap melemahkan. Terlebih ada usulan usia KPK dibatasi sampai 12 tahun. Ia bahkan mengusulkan agar KPK tidak lagi bersifat sementara atau adhoc tapi harus dijadikan permanen. Sebab, tidak ada jaminan selama 12 tahun Indonesia akan bersih dari korupsi dengan pertimbangan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan masih lemah. Pernyataan Fahri jelas terbalik 150 derajat dengan pernyataan sebelumnya yang kerap menghajar KPK. "Saya tidak setuju dengan pembatasan 12 tahun. Bahkan kalau perlu permanen dan masuk ke dalam criminal justice system (sistem peradilan pidana," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Kamis (8/10/2015). Pria asal Sumbawa ini juga kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Ingat pada saat musim kampanye Pilpres 2014, Fahri sempat mengatakan Jokowi 'Sinting' karena ingin menjadikan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional. Ia menilai Jokowi terlalu banyak janji. "Jokowi janji 1 Muharam hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!" kicau Fahri di akun Twitternya@fahrihamzah 27 Juni 2014. Kicauan Fahri waktu itu menjadi liar di masyarakat. Tim sukses Jokowi-JK memanfaatkan itu untuk menarik simpati masyarakat terutama bagi kaum santri. Fahri bahkan sempat dilaporkan ke Bawaslu. Fahri menegaskan dirinya tidak bermaksud menolak hari santri. Melainkan yang ia kritik adalah cara Jokowi mengumbar janji. Tidak berhenti begitu saja, mantan Ketua Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini kembali berulah dengan menyebut banyak anggota DPR yang rada-rada bloon. Pernyataan Fahri dilontarkan pada saat diskusi mengenai pembangunan 7 proyek DPR di salah satu televisi nasional. Akibat pernyataan itu, Fahri akhirnya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh anggota DPR dari fraksi PDI-P Adian Napitupulu. 
2. Ruhut Sitompul. Siapa yang tidak kenal dengan Ruhut dia adalah seorang pengacara, pemain sinetron dan politikus Indonesia. Ia awalnya dikenal dengan perannya sebagai pongah si poltak Raja Minyak dari Medan dalam sinetron Gerhana. Gaya bicaranya yang ceplas ceplos menjadikan dirinya layak disebut sebagai anggota DPR paling kontroversi. Politisi Partai Demokrat ini terpilih sebagai anggota DPR dan ditempatkan di Komisi III. Pernyataan Ruhut yang kontroversi bisa terlihat diakhir tahun 2014 dengan menyebut anggota DPR hanya makan gaji buta, lantaran DPR terpecah menjadi dua kubu, KIH dan KMP demi merebutkan kursi pimpinan dan AKD. Dirinya menyebut malu menjadi anggota DPR. "Sekarang jadi anggota DPR bukan jadi kebanggaan lagi, malu aku. Sudah dilantik satu bulan lebih, sudah digaji, tapi belum bekerja," ujar Ruhut di DPR, Selasa (4/4/2014). Ruhut merasa semenjak dilantik hanya makan gaji buta. Sebab struktur kepengurusan di DPR belum berfungsi akibat konflik yang berkepanjangan. Juru bicara Partai Demokrat ini bahkan sempat berfikir ingin kembali menjadi bintang sinetron dibanding menjadi anggota DPR. "Kalau ada yang aku kerja di mana? Aku bilang nunggu panggilan main sinetron saja," kata Ruhut. Sering kali Ruhut juga menyerang lawan politiknya di DPR. Misalnya rencana Komisi II merevisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ruhut menuding itu hanya akalan-akalan Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua PPP Djan Faridz. Karena dua partai ini terancam tidak bisa ikut Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. "Sudahlah, itu kan hanya akal-akalan Partai Golkar kubu Aburizal, dan PPP kubu Djan Faridz agar bisa ikut Pilkada," ujar Ruhut Minggu 17 Mei 2015. Kemudian pada saat menyikapi ganti rugi korban Lumpur Lapindo yang akan ditalangi oleh Presiden Joko Widodo. Ruhut kembali melontarkan pernyataan yang membuat panas telinga. Ia menyindir sikap Partai Golkar kubu Aburizal yang kerap mengkritik pemerintah. Mestinya kata dia, hal itu tidak perlu dilakukan karena hanya akan membuat malu Aburizal ditertawain Kodok. "Ical harus tahu diri, sudah dibantu ko berlagak kritis. Bisa ditertawain Kodok nanti," kata Ruhut, Jumat 9 Desember 2014. Jauh sebelum itu, pada saat menjabat anggota DPR periode sebelumnya, Pria asal medan ini juga sudah terbiasa mengeluarkan pernyataan kontroversi. Diantaranya, kasus perselingkuhan. Ia mengaku pernah menikah dengan Diana Leovita pada 2008. Merasa tidak terima, istri Ruhut Rusdhiantiana Legawati melaporkan dia ke Bareskrim Polri. [caption id="attachment_60736" align="aligncenter" width="640"]
Donald Trump dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (ist)[/caption] 3. Fadli Zon. Pria kelahiran Jakarta 1 Juni 1971 ini adalah politisi muda dari Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan. Nama Fadli melejit karena kedekatanya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Selain itu sikap, prilaku dan tutur kata Fadli juga kerap menimbulkan kontroversial. Terbaru adalah kasus Fadli yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena dianggap telah menyalahi kode etik pimpinan, setelah bertemu dengan kandidat calon presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Ketua DPR Setya Novanto di New York. Apalagi di saat banyak rakyat kesulitan ekonomi sekarang ini, Fadli Zon malah pernah mengusulkan dan ngotot mendorong pembangunan gedung baru DPR dengan anggaran APBN meski berbagai publik menolak dan mengecamnya. Kedatangan Fadli dan Setya sebenarnya untuk menghadiri acara forum pimpinan Parlemen sedunia. Namun, pertemuan dengan Trump tidak masuk dalam acara resmi. Berbagai kalangan menilai, Fadli dan Setya telah melanggar kode etik. Jauh sebelum itu pada saat menggelar diskusi di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Fadli pernah mengeluarkan kata-kata pedas sebagai kritikan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang mengeluarkan kebijakan menaikan BBM. "Kalau hanya menaikan BBM lulusan SD juga bisa," kata Fadli Sabtu 29 November 2014. Fadli mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikan BBM. Padahal harga minyak dunia pada saati itu sedang turun. Untuk itu, ia kemudian mendorong anggota DPR untuk mengunakan hak interpelasi. Menurutnya, interpelasi adalah hal biasa bukan suatu yang sakral. Kritikan yang lain juga pernah ditujukan Fadli ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Fadli menyebut Ahok sebagai "Kutu Loncat" yang harus dibasmi. Pernyataan itu muncul setelah Ahok menyatakan keluar dari Gerindra, karena partai besutan Prabowo ini mendukung Pilkada dipilih melalui DPRD bukan secara langsung "Justru, dengan adanya Pilkada dipilih DPRD, menghindari kutu loncat itu lho. Kutu loncat itu, ya, hama pemakan daun. Di politik, dia hama bagi demokrasi. Itu harus diberantas kutu-kutu loncat itu," ujar Fadli Sabtu 13 September 2014. Kemudian Fadli juga pernah menuding ide revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo pada saat kampanye Pilpres 2014 adalah ide yang mirip dengan paham komunis. Pernyataan Fadli itu keluar diakun Twitternya. Dan masih banyak tingkah laku dan tutur kata Fadli yang dianggap kontroversi. 
4. Effendi Simbolon. Anggota Komisi I DPR ini dianggap kontroversial dan fenomenal lantaran sikap politiknya selalu bersebrangan dengan kebijakan DPP PDI- Perjuangan. Sebagai kader dari partai terbesar pengusung Presiden Jokowi, ia justru kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah. Misalnya disaat diminta untuk menanggapi 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Effendi malah mengatakan, inilah waktu yang tepat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Ia menilai Jokowi memiliki banyak celah untuk dijatuhkan oleh lawan politiknya. "Siapapun yang berniat menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang. Karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua-duanya (Jokowi-JK) yang jatuh," kata Effendi di Universitas Paramadina, 26 Januari 2015. Pria kelahiran Banjarmasin 1964 ini juga pernah menuding PDI-Perjuangan banyak disusupi oleh kader-kader yang berwatak neolib. Sebab, kebijakan Presiden Jokowi dianggap tidak lagi perpihak pada kepentingan bangsa dan negara, termasuk rakyat kecil. "Ternyata Neolib bukan hanya di pemerintahan SBY. Di PDI-P sendiri juga banyak Neolib," katanya di tempat yang sama. Effendi dikenal sebagai orang kontra dengan Menteri BUMN dan Sekretaris Kabinet waktu itu Andi Widjojanto. Andi bahkan pernah disebut sebagai penghianat, lantaran kerap memberikan informasi dan solusi yang salah kepada Presiden Jokowi. Ia juga disebut sebagai orang yang kerap bikin gaduh Istana. "Andi itu penghianat, itu kurangajar sekali," katanya pada 26 Januari 2015. Effendi gemar menggembor-gemborkan reshuffle terhadap Kabinet Kerja Jokowi-JK. Terutama Andi Widjojanto, Sofyan Djalil, Rini Soemarno dan lain-lain. Bahkan ia mengaku siap di keluarkan dari PDI-P dan dipecat dari anggota DPR karena sikapnya bersembarangan dengan pemerintah. 
5. Mukhamad Misbakhun. Kecil lincah itulah yang tergambar dar sosok Misbakhun. Pria asal Pasuruan ini tercatat pernah menjadi anggota DPR dari Partai PKS. Namun, ia kemudian pindah ke Golkar, dan pada Pemilu Legislatif 2014 ia terpilih sebagai anggota DPR dan ditempatkan di Komisi XI. Kontroversi Misbakhun yang pertama, ia adalah anggota DPR yang paling gigih mengusulkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang biasa dikenal sebagai dana aspirasi. Sebab, Misbakhun ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim pengusul program UPDP. Usulan ini sempat menjadi polemik di DPR dan di masyarakat. Pasalnya, dana aspirasi yang diusulkan oleh DPR cukup besar Rp 11,2 triliun. Setidaknya dengan anggaran itu anggota DPR mendapat jatah Rp 20 miliar setiap tahunnya. Namun, sayangnya usulan itu ditolak oleh pemerintah. Misbakhun berdalih, pemerintah tidak menghormati amanah Undang-Undang DPR, MPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pasal 8 (j) yang mengatur dana aspirasi ini. "UU amanatnya saja sudah jelas. Kami harus memperjuangkan aspirasi di dapil. Nah bagaimana melaksanakan UU MD3 ini siapa yang akan melaksanakan aspirasi itu," ujar Misbakhun di DPR, Kamis (25/6/2015). Isu dana aspirasi kemudian lama-lama meredup. Tak lama kemudian Misbakhun muncul lagi dengan sikapnya yang kontroversial. Kali ini ia mengungkap tiga surat mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono tentang kucuran dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Fakta itu diungkap pada saat peluncuran yang ditulis Misbakhun dengan judul "Sejumlah Tanya Melawan Lupa, Mengungkap Tiga Surat SMI kepada Presiden SBY" Misbakhun menilai bohong kalau SBY tidak tahu kebijakan bail out Century. Ia justru menilai SBY terlibat dalam kasus tersebut. Merasa tidak terima, juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menuding Misbakhun orang stres lantaran tidak ada kerjaan setelah usulan dana aspirasi ditolak oleh pemerintah. Bahkan Ruhut meminta Misbakhun berkaca diri, ia pernah ditahan karena diduga perusahaannya terima kucuran dari Bank Century. "Misbakhun itu orang stres. Dia lagi frustasi berat. Dia punya ide dana aspirasi ditolak pemerintah. Akhirnya dia cari mainan baru," kata Ruhut di DPR, Kamis (20/8/2015). 
6. Rambe Kamarul Zaman. Loyalis Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie ini, punya peran penting di DPR sebagai Ketua Komisi II yang membidangi urusan dalam negeri, sekretariat negara dan pemilu. Karenanya, ia kerap membuat kontroversi berkaitan dengan pelaksaan Pilkada serentak 2015. Ia sempat meminta Pilkada Serentak diundur 2016. Sebab, ada beberapa daerah yang memiliki calon tunggal. Sementara KPU dinilai kurang memiliki persiapan. Menurutnya, waktu sosialisasi yang diberikan KPU sangat kurang, sehingga banyak pasangan calon yang tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan diri. "Makanya saya bilangkan, harusnya Pilkada ini diundur 2016. Tapi nanti saya bilang begini, malah dibilang untuk kepentingan Golkar kan serba salah," ujar Rambe di DPR, Kamis (28/7/2015). Isu mengenai Pilkada diudur sempat ramai, Rambe kemudian mengusulkan untuk kembali merevisi UU Pilkada untuk menciptakan payung hukum baru agar partai berkonflik seperti Golkar dan PPP bisa mengikuti Pilkada serentak. Usulan itu akhirnya diterima pada saat rapat dengan KPU dan Bawaslu. 
7.Setya Novanto. Meski tidak pernah mengeluarkan pernyataan keras dalam memberikan kritik terhadap pemerintah, Ketua DPR RI juga ini juga punya sisi kontroversial. Salah satunya yang heboh ialah, dugaan pelanggaran kode etik lantaran ikut menghadiri acara kampanye calon kandidat Presiden Amerika Serikat Donal Trump. Ia bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon sampai dilaporkan ke MKD. Namun, sayangnya ia tidak pernah memenuhi panggilan MKD guna dilakukan pemeriksaan. Padahal, sebelumnya ia mengaku akan menghormati keputusan MKD dalam menyelidiki kasus tersebut. "MKD sudah melakukan kerja secara baik, sudah melakukan untuk semua anggota. Kita harga dan kita liat nanti," ucap Setya Novanto waktu itu di DPR, Rabu (30/9/2015). Pada saat ia terpilih sebagai Ketua DPR melalui sistem paket yang diajukan oleh KMP. Publik sempat meragukan kemampuan Setya memimpin DPR. Sebab, kerap berurusan dengan KPK. Dia bolak balik mendatangi KPK untuk dimintai keterangan sebagai dalam beberapa kasus korupsi. Politisi Partai Golkar ini disebut-sebut terlibat dalam kasus suap revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Kasus ini menjerat mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang juga politikus Partai Golkar. KPK juga pernah menggeledah ruangan Setya di lantai 12, Nusantara I DPR, terkait penyidikan kasus yang sama. Dugaan keterlibatan Setya dan anggota DPR Kahar Muzakir dalam kasus PON Riau terungkap melalui kesaksian mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau. Saat itu, Lukman mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar, anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar. Penyerahan uang merupakan langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar. Selain itu, Setya juga disebut terlibat dalam kasus suap penanganan Pilkada Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Akil Mochtar. Ia sempat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus Akil bersama Idrus Marham. Ia juga disebut terlibat dalam kasus proyek e-KTP. Kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan Setya Novanto hingga kini juga belum jelas penyelesaian hukumnya, seperti skandal cessie Bank Bali, kasus beras Vietnam, kasus baju hansip Depdagri, dugaan korupsi kasus PON Riau, e-KTP dan lainnya. Pengusaha Politisi Partrai Golkar ini selalu memilih duduk di Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum. 
8. Hafidz Tohir. Ketua Komisi VI ini berani bersikap tegas mengusir perusahaan BUMN di forum rapat Komisi. Sebab, perusahaan BUMN tersebut tidak serius meminta anggaran Rp 470 miliar. Namun, Proposal yang diajukan hanya empat lembar. "Kita suruh perbaiki nggak mungkin mau pinjem uang cuman 4 lembar. Kita suruh pulang kan, suruh bikin disisplain yang benar,” ujar Hafisz di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2015). Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, Komisi VI DPR memberikan waktu 2 hari kepada perusahaan di bawah Kementerian BUMN untuk memperbaiki lagi. Jika dianggap sudah cukup dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka DPR akan segera melakukan pemanggilan kembali. “Itu nggak profesional kalau yang kaya gitu kita nggak akan terima,” jelasnya. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan suntikan modal sebesar Rp 72 triliun untuk Kementerian BUMN yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) perubahan 2015. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 48,01 triliun itu diantaranya diperuntukkan bagi 35 perusahaan BUMN dalam bentuk PM. 
9. Mustofa Assegaf. Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dilaporkan ke MKD karena telah melakukan pemukulan terhadap anggota DPR dari Fraksi Demokrat Mulyadi. Aksi pemukulan ini terjadi saat rapat Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu (8/4/2015). Awalnya, Mulyadi mengaku menegur Mustofa karena terlalu lama berbicara dalam rapat. Namun, saat Mulyadi pergi ke toilet yang ada di belakang ruang sidang, Mustofa menyerangnya. Mulyadi pun sudah menempuh jalur hukum ke kepolisian. 
10. Krisna Mukti. Baru pertama kali menjabat sebagai anggota DPR, mantan artis ini langsung dilaporkan oleh istrinya Devi Nurmayanti ke MKD karena telah melantarkan anak dan istrinya tanpa memberikan nafkah terhadap keluarga. Pada sidang putusan Senin 28 September 2015, MKD menyatakan Krisna terbukti bersalah. Namun, ia hanya dikenakan sanksi teguran. Sebab, Krisna sudah sepakat memberikan sebagian gaji tunjanganya sebagai anggota DPR kepada Devi. Selain itu, Devi juga sudah mencabut gugatannya baik di MKD maupun laporan sebelumnya di Polda Metro Jaya. (Albar)
1. Fahri Hamzah. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini sudah tiga kali menjabat sebagai anggota DPR. Pada pemilihan umum legislatif 2004 ia berhasil masuk ke DPR dan ditempatkan di Komisi III sebagai wakil ketua sampai ia terpilih lagi pada Pemilu Legislatif 2009. Dan kali ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR. Hampir 11 tahun berkiprah di DPR membuat dirinya dikenal di kalangan publik karena sikapnya dan pemikirannya yang kontroversial. Pada 3 Oktober 2011 Fahri mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan alasanya, karena selama 9 tahun KPK kinerjanya dinilai tidak menunjukan perbaikan. Yang ada sebaliknya, indeks korupsi semakin meningkat. Namun, belakangan saat Badan Legislasi (Baleg) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Fahri justru menolaknya. ia tidak sepakat dengan revisi UU KPK karena dianggap melemahkan. Terlebih ada usulan usia KPK dibatasi sampai 12 tahun. Ia bahkan mengusulkan agar KPK tidak lagi bersifat sementara atau adhoc tapi harus dijadikan permanen. Sebab, tidak ada jaminan selama 12 tahun Indonesia akan bersih dari korupsi dengan pertimbangan kinerja Kepolisian dan Kejaksaan masih lemah. Pernyataan Fahri jelas terbalik 150 derajat dengan pernyataan sebelumnya yang kerap menghajar KPK. "Saya tidak setuju dengan pembatasan 12 tahun. Bahkan kalau perlu permanen dan masuk ke dalam criminal justice system (sistem peradilan pidana," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Kamis (8/10/2015). Pria asal Sumbawa ini juga kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Ingat pada saat musim kampanye Pilpres 2014, Fahri sempat mengatakan Jokowi 'Sinting' karena ingin menjadikan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional. Ia menilai Jokowi terlalu banyak janji. "Jokowi janji 1 Muharam hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!" kicau Fahri di akun Twitternya@fahrihamzah 27 Juni 2014. Kicauan Fahri waktu itu menjadi liar di masyarakat. Tim sukses Jokowi-JK memanfaatkan itu untuk menarik simpati masyarakat terutama bagi kaum santri. Fahri bahkan sempat dilaporkan ke Bawaslu. Fahri menegaskan dirinya tidak bermaksud menolak hari santri. Melainkan yang ia kritik adalah cara Jokowi mengumbar janji. Tidak berhenti begitu saja, mantan Ketua Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini kembali berulah dengan menyebut banyak anggota DPR yang rada-rada bloon. Pernyataan Fahri dilontarkan pada saat diskusi mengenai pembangunan 7 proyek DPR di salah satu televisi nasional. Akibat pernyataan itu, Fahri akhirnya dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh anggota DPR dari fraksi PDI-P Adian Napitupulu. 
2. Ruhut Sitompul. Siapa yang tidak kenal dengan Ruhut dia adalah seorang pengacara, pemain sinetron dan politikus Indonesia. Ia awalnya dikenal dengan perannya sebagai pongah si poltak Raja Minyak dari Medan dalam sinetron Gerhana. Gaya bicaranya yang ceplas ceplos menjadikan dirinya layak disebut sebagai anggota DPR paling kontroversi. Politisi Partai Demokrat ini terpilih sebagai anggota DPR dan ditempatkan di Komisi III. Pernyataan Ruhut yang kontroversi bisa terlihat diakhir tahun 2014 dengan menyebut anggota DPR hanya makan gaji buta, lantaran DPR terpecah menjadi dua kubu, KIH dan KMP demi merebutkan kursi pimpinan dan AKD. Dirinya menyebut malu menjadi anggota DPR. "Sekarang jadi anggota DPR bukan jadi kebanggaan lagi, malu aku. Sudah dilantik satu bulan lebih, sudah digaji, tapi belum bekerja," ujar Ruhut di DPR, Selasa (4/4/2014). Ruhut merasa semenjak dilantik hanya makan gaji buta. Sebab struktur kepengurusan di DPR belum berfungsi akibat konflik yang berkepanjangan. Juru bicara Partai Demokrat ini bahkan sempat berfikir ingin kembali menjadi bintang sinetron dibanding menjadi anggota DPR. "Kalau ada yang aku kerja di mana? Aku bilang nunggu panggilan main sinetron saja," kata Ruhut. Sering kali Ruhut juga menyerang lawan politiknya di DPR. Misalnya rencana Komisi II merevisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ruhut menuding itu hanya akalan-akalan Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua PPP Djan Faridz. Karena dua partai ini terancam tidak bisa ikut Pilkada serentak pada 9 Desember 2015. "Sudahlah, itu kan hanya akal-akalan Partai Golkar kubu Aburizal, dan PPP kubu Djan Faridz agar bisa ikut Pilkada," ujar Ruhut Minggu 17 Mei 2015. Kemudian pada saat menyikapi ganti rugi korban Lumpur Lapindo yang akan ditalangi oleh Presiden Joko Widodo. Ruhut kembali melontarkan pernyataan yang membuat panas telinga. Ia menyindir sikap Partai Golkar kubu Aburizal yang kerap mengkritik pemerintah. Mestinya kata dia, hal itu tidak perlu dilakukan karena hanya akan membuat malu Aburizal ditertawain Kodok. "Ical harus tahu diri, sudah dibantu ko berlagak kritis. Bisa ditertawain Kodok nanti," kata Ruhut, Jumat 9 Desember 2014. Jauh sebelum itu, pada saat menjabat anggota DPR periode sebelumnya, Pria asal medan ini juga sudah terbiasa mengeluarkan pernyataan kontroversi. Diantaranya, kasus perselingkuhan. Ia mengaku pernah menikah dengan Diana Leovita pada 2008. Merasa tidak terima, istri Ruhut Rusdhiantiana Legawati melaporkan dia ke Bareskrim Polri. [caption id="attachment_60736" align="aligncenter" width="640"]
Donald Trump dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (ist)[/caption] 3. Fadli Zon. Pria kelahiran Jakarta 1 Juni 1971 ini adalah politisi muda dari Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan. Nama Fadli melejit karena kedekatanya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Selain itu sikap, prilaku dan tutur kata Fadli juga kerap menimbulkan kontroversial. Terbaru adalah kasus Fadli yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena dianggap telah menyalahi kode etik pimpinan, setelah bertemu dengan kandidat calon presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Ketua DPR Setya Novanto di New York. Apalagi di saat banyak rakyat kesulitan ekonomi sekarang ini, Fadli Zon malah pernah mengusulkan dan ngotot mendorong pembangunan gedung baru DPR dengan anggaran APBN meski berbagai publik menolak dan mengecamnya. Kedatangan Fadli dan Setya sebenarnya untuk menghadiri acara forum pimpinan Parlemen sedunia. Namun, pertemuan dengan Trump tidak masuk dalam acara resmi. Berbagai kalangan menilai, Fadli dan Setya telah melanggar kode etik. Jauh sebelum itu pada saat menggelar diskusi di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Fadli pernah mengeluarkan kata-kata pedas sebagai kritikan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang mengeluarkan kebijakan menaikan BBM. "Kalau hanya menaikan BBM lulusan SD juga bisa," kata Fadli Sabtu 29 November 2014. Fadli mempertanyakan kebijakan pemerintah menaikan BBM. Padahal harga minyak dunia pada saati itu sedang turun. Untuk itu, ia kemudian mendorong anggota DPR untuk mengunakan hak interpelasi. Menurutnya, interpelasi adalah hal biasa bukan suatu yang sakral. Kritikan yang lain juga pernah ditujukan Fadli ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Fadli menyebut Ahok sebagai "Kutu Loncat" yang harus dibasmi. Pernyataan itu muncul setelah Ahok menyatakan keluar dari Gerindra, karena partai besutan Prabowo ini mendukung Pilkada dipilih melalui DPRD bukan secara langsung "Justru, dengan adanya Pilkada dipilih DPRD, menghindari kutu loncat itu lho. Kutu loncat itu, ya, hama pemakan daun. Di politik, dia hama bagi demokrasi. Itu harus diberantas kutu-kutu loncat itu," ujar Fadli Sabtu 13 September 2014. Kemudian Fadli juga pernah menuding ide revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo pada saat kampanye Pilpres 2014 adalah ide yang mirip dengan paham komunis. Pernyataan Fadli itu keluar diakun Twitternya. Dan masih banyak tingkah laku dan tutur kata Fadli yang dianggap kontroversi. 
4. Effendi Simbolon. Anggota Komisi I DPR ini dianggap kontroversial dan fenomenal lantaran sikap politiknya selalu bersebrangan dengan kebijakan DPP PDI- Perjuangan. Sebagai kader dari partai terbesar pengusung Presiden Jokowi, ia justru kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah. Misalnya disaat diminta untuk menanggapi 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Effendi malah mengatakan, inilah waktu yang tepat untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Ia menilai Jokowi memiliki banyak celah untuk dijatuhkan oleh lawan politiknya. "Siapapun yang berniat menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang. Karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua-duanya (Jokowi-JK) yang jatuh," kata Effendi di Universitas Paramadina, 26 Januari 2015. Pria kelahiran Banjarmasin 1964 ini juga pernah menuding PDI-Perjuangan banyak disusupi oleh kader-kader yang berwatak neolib. Sebab, kebijakan Presiden Jokowi dianggap tidak lagi perpihak pada kepentingan bangsa dan negara, termasuk rakyat kecil. "Ternyata Neolib bukan hanya di pemerintahan SBY. Di PDI-P sendiri juga banyak Neolib," katanya di tempat yang sama. Effendi dikenal sebagai orang kontra dengan Menteri BUMN dan Sekretaris Kabinet waktu itu Andi Widjojanto. Andi bahkan pernah disebut sebagai penghianat, lantaran kerap memberikan informasi dan solusi yang salah kepada Presiden Jokowi. Ia juga disebut sebagai orang yang kerap bikin gaduh Istana. "Andi itu penghianat, itu kurangajar sekali," katanya pada 26 Januari 2015. Effendi gemar menggembor-gemborkan reshuffle terhadap Kabinet Kerja Jokowi-JK. Terutama Andi Widjojanto, Sofyan Djalil, Rini Soemarno dan lain-lain. Bahkan ia mengaku siap di keluarkan dari PDI-P dan dipecat dari anggota DPR karena sikapnya bersembarangan dengan pemerintah. 5. Mukhamad Misbakhun. Kecil lincah itulah yang tergambar dar sosok Misbakhun. Pria asal Pasuruan ini tercatat pernah menjadi anggota DPR dari Partai PKS. Namun, ia kemudian pindah ke Golkar, dan pada Pemilu Legislatif 2014 ia terpilih sebagai anggota DPR dan ditempatkan di Komisi XI. Kontroversi Misbakhun yang pertama, ia adalah anggota DPR yang paling gigih mengusulkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang biasa dikenal sebagai dana aspirasi. Sebab, Misbakhun ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim pengusul program UPDP. Usulan ini sempat menjadi polemik di DPR dan di masyarakat. Pasalnya, dana aspirasi yang diusulkan oleh DPR cukup besar Rp 11,2 triliun. Setidaknya dengan anggaran itu anggota DPR mendapat jatah Rp 20 miliar setiap tahunnya. Namun, sayangnya usulan itu ditolak oleh pemerintah. Misbakhun berdalih, pemerintah tidak menghormati amanah Undang-Undang DPR, MPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pasal 8 (j) yang mengatur dana aspirasi ini. "UU amanatnya saja sudah jelas. Kami harus memperjuangkan aspirasi di dapil. Nah bagaimana melaksanakan UU MD3 ini siapa yang akan melaksanakan aspirasi itu," ujar Misbakhun di DPR, Kamis (25/6/2015). Isu dana aspirasi kemudian lama-lama meredup. Tak lama kemudian Misbakhun muncul lagi dengan sikapnya yang kontroversial. Kali ini ia mengungkap tiga surat mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono tentang kucuran dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Fakta itu diungkap pada saat peluncuran yang ditulis Misbakhun dengan judul "Sejumlah Tanya Melawan Lupa, Mengungkap Tiga Surat SMI kepada Presiden SBY" Misbakhun menilai bohong kalau SBY tidak tahu kebijakan bail out Century. Ia justru menilai SBY terlibat dalam kasus tersebut. Merasa tidak terima, juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menuding Misbakhun orang stres lantaran tidak ada kerjaan setelah usulan dana aspirasi ditolak oleh pemerintah. Bahkan Ruhut meminta Misbakhun berkaca diri, ia pernah ditahan karena diduga perusahaannya terima kucuran dari Bank Century. "Misbakhun itu orang stres. Dia lagi frustasi berat. Dia punya ide dana aspirasi ditolak pemerintah. Akhirnya dia cari mainan baru," kata Ruhut di DPR, Kamis (20/8/2015). 
6. Rambe Kamarul Zaman. Loyalis Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie ini, punya peran penting di DPR sebagai Ketua Komisi II yang membidangi urusan dalam negeri, sekretariat negara dan pemilu. Karenanya, ia kerap membuat kontroversi berkaitan dengan pelaksaan Pilkada serentak 2015. Ia sempat meminta Pilkada Serentak diundur 2016. Sebab, ada beberapa daerah yang memiliki calon tunggal. Sementara KPU dinilai kurang memiliki persiapan. Menurutnya, waktu sosialisasi yang diberikan KPU sangat kurang, sehingga banyak pasangan calon yang tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkan diri. "Makanya saya bilangkan, harusnya Pilkada ini diundur 2016. Tapi nanti saya bilang begini, malah dibilang untuk kepentingan Golkar kan serba salah," ujar Rambe di DPR, Kamis (28/7/2015). Isu mengenai Pilkada diudur sempat ramai, Rambe kemudian mengusulkan untuk kembali merevisi UU Pilkada untuk menciptakan payung hukum baru agar partai berkonflik seperti Golkar dan PPP bisa mengikuti Pilkada serentak. Usulan itu akhirnya diterima pada saat rapat dengan KPU dan Bawaslu. 
7.Setya Novanto. Meski tidak pernah mengeluarkan pernyataan keras dalam memberikan kritik terhadap pemerintah, Ketua DPR RI juga ini juga punya sisi kontroversial. Salah satunya yang heboh ialah, dugaan pelanggaran kode etik lantaran ikut menghadiri acara kampanye calon kandidat Presiden Amerika Serikat Donal Trump. Ia bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon sampai dilaporkan ke MKD. Namun, sayangnya ia tidak pernah memenuhi panggilan MKD guna dilakukan pemeriksaan. Padahal, sebelumnya ia mengaku akan menghormati keputusan MKD dalam menyelidiki kasus tersebut. "MKD sudah melakukan kerja secara baik, sudah melakukan untuk semua anggota. Kita harga dan kita liat nanti," ucap Setya Novanto waktu itu di DPR, Rabu (30/9/2015). Pada saat ia terpilih sebagai Ketua DPR melalui sistem paket yang diajukan oleh KMP. Publik sempat meragukan kemampuan Setya memimpin DPR. Sebab, kerap berurusan dengan KPK. Dia bolak balik mendatangi KPK untuk dimintai keterangan sebagai dalam beberapa kasus korupsi. Politisi Partai Golkar ini disebut-sebut terlibat dalam kasus suap revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Kasus ini menjerat mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang juga politikus Partai Golkar. KPK juga pernah menggeledah ruangan Setya di lantai 12, Nusantara I DPR, terkait penyidikan kasus yang sama. Dugaan keterlibatan Setya dan anggota DPR Kahar Muzakir dalam kasus PON Riau terungkap melalui kesaksian mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Riau. Saat itu, Lukman mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar, anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar. Penyerahan uang merupakan langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar. Selain itu, Setya juga disebut terlibat dalam kasus suap penanganan Pilkada Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Akil Mochtar. Ia sempat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus Akil bersama Idrus Marham. Ia juga disebut terlibat dalam kasus proyek e-KTP. Kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan Setya Novanto hingga kini juga belum jelas penyelesaian hukumnya, seperti skandal cessie Bank Bali, kasus beras Vietnam, kasus baju hansip Depdagri, dugaan korupsi kasus PON Riau, e-KTP dan lainnya. Pengusaha Politisi Partrai Golkar ini selalu memilih duduk di Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum. 
8. Hafidz Tohir. Ketua Komisi VI ini berani bersikap tegas mengusir perusahaan BUMN di forum rapat Komisi. Sebab, perusahaan BUMN tersebut tidak serius meminta anggaran Rp 470 miliar. Namun, Proposal yang diajukan hanya empat lembar. "Kita suruh perbaiki nggak mungkin mau pinjem uang cuman 4 lembar. Kita suruh pulang kan, suruh bikin disisplain yang benar,” ujar Hafisz di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2015). Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, Komisi VI DPR memberikan waktu 2 hari kepada perusahaan di bawah Kementerian BUMN untuk memperbaiki lagi. Jika dianggap sudah cukup dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka DPR akan segera melakukan pemanggilan kembali. “Itu nggak profesional kalau yang kaya gitu kita nggak akan terima,” jelasnya. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan suntikan modal sebesar Rp 72 triliun untuk Kementerian BUMN yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) perubahan 2015. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 48,01 triliun itu diantaranya diperuntukkan bagi 35 perusahaan BUMN dalam bentuk PM. 
9. Mustofa Assegaf. Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dilaporkan ke MKD karena telah melakukan pemukulan terhadap anggota DPR dari Fraksi Demokrat Mulyadi. Aksi pemukulan ini terjadi saat rapat Komisi VII dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Rabu (8/4/2015). Awalnya, Mulyadi mengaku menegur Mustofa karena terlalu lama berbicara dalam rapat. Namun, saat Mulyadi pergi ke toilet yang ada di belakang ruang sidang, Mustofa menyerangnya. Mulyadi pun sudah menempuh jalur hukum ke kepolisian. 
10. Krisna Mukti. Baru pertama kali menjabat sebagai anggota DPR, mantan artis ini langsung dilaporkan oleh istrinya Devi Nurmayanti ke MKD karena telah melantarkan anak dan istrinya tanpa memberikan nafkah terhadap keluarga. Pada sidang putusan Senin 28 September 2015, MKD menyatakan Krisna terbukti bersalah. Namun, ia hanya dikenakan sanksi teguran. Sebab, Krisna sudah sepakat memberikan sebagian gaji tunjanganya sebagai anggota DPR kepada Devi. Selain itu, Devi juga sudah mencabut gugatannya baik di MKD maupun laporan sebelumnya di Polda Metro Jaya. (Albar)
Share:
