Jakarta, Obsessionnews – Saat ini krisis ekonomi melanda secara global. Indonesia juga dihadapkan dalam hal yang sama. Krisis ini mampu diselesaikan jika tumbahnya kepercayaan, khususnya kepercayaan publik dan pasar terhadap kepemimpinan politik yang mempunyai kemampuan mengatasi ekonomi. Rakyat harus berfikir merdeka untuk dapat menghadapi krisis dan tidak tergantung pada keputusan Presiden yang tidak bisa menumbuhkan kepercayaan publik. “Melemahnya kepercayaan publik karena ketidak mampuan kabinet untuk mengkonsolidasi dirinya sendiri. Problem kabinet ini datang dari internal kabinet sendiri, ada kontestasi di dalam kabinet begitu tampak ke publik. Keterpecahan dalam kabinet sendiri terlihat ketika ada rapat kabinet, tidak semua yang datang. Kasus Pelindo menunjukkan hal itu. Ketika satu anggota kabinet membuat kebijakan, selalu dikoreksi oleh anggota kabinet yang lain. Ini bentuk ketidak kompakan kabinet,” ujar Yudi Latif dalam diskusi bersama Aliansi Kebangsaan di Jakarta, Jumat (9/10/2015). Kondisi krisis ekonomi yang dibarengi krisis politik, karena ekonomi politik Indonesia tidak punya fundamental yang kuat karena ada kepentingan yang berkontestasi. Seandainya pun ada resuffle, tidak mudah bagi Jokowi untuk melakukannya, kata Yudi. “Kalau ada resuffle jilid dua, itu tidak mudah bagi Jokowi karena ada ketersebaran kekuatan dalam susunan kabinet saat ini,” paparnya. Penggagas Aliansi Kebangsaaan Ponco Sutowo yang hadir dalam diskusi ini juga menjelaskan, keamanan energi menjadi hal penting untuk diperhatikan, di samping juga keamanan pangan. Sudah lama Indonesia merdeka, namun masih suka membeli sesuatu dari pada membangun sendiri produk pangan dan energi. “Contoh sederhana, kenapa energi kita tidak pernah bisa bangun, kita selalu beli dibandingkan dengan membangun sendiri, kenapa kita sering membeli makanan impor daripada menanam sendiri,” jelasnya. Menurutnya, harus ada gerakan-gerakan dari masyarakat yang berfikir merdeka. Masyarakat yang mandiri untuk memikirkan nasib bangsa Indonesia. Saatnya semua berfikir untuk membangun kesadaran bahwa nasib bangsa tidak hanya ditentukan oleh satu orang Presiden. “Apa iya nasib 250 juta rakyat diserahkan pada satu orang presiden. waktu itu Soekarno ditahan, Sudirman melawan. Waktu di Surabaya, gubernur Suryo yang memerintahkan untuk melawan Belanda. Banyak putusan besar tidak tergantung pada putusan presiden,” paparnya. Dengan pikiran mandiri dan semangat untuk membangun bangsa Indonesia yang besar ini, maka aliansi Kebangsaan akan terus menggelorakan semangat bangsa Indonesia untuk merealisasikan cita-cita besar para pendiri bangsa, para pejuang Kemerdekaan yang bersusah payah memerdekakan Indonesia. Juga memerdekakan pikiran dan apa yang ada di kepala rakyat Indonesia. “Gerakan kebangsaan kita, aktornya adalah cendekiawan, dalam pergerakan selalu ada guru, dokter dan wartawan yang menggelorakan semangat kebangsaan. Cendekiawan lah yang harus maju ke depan. Merdeka itu ada di kepala. Kita harus merdeka mulai dari diri sendiri, sehingga kemandirian itu betul-betul dapat direalisasikan. Hal kecil saya contohkan, seperti Gerakan menanam Sukun, bahan makanan yang bisa hidup jangka panjang untuk keamanan pangan,” paparnya. (Popi Rahim)