Subang, Obsessionnews – Kasus sengketa Informasi Publik masih didominasi oleh penggunaan realisasi anggaran. Menurut Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Barat, Ijang Faisal dari sekira 1900-an kasus yang masuk ke KIP Jawa Barat, 80% diantaranya mengenai lembaga Pemerintah. Kemudian sampai tahun 2014 secara bertahap 70% kasus telah diselesaikan dengan baik. “Alhamdulillah secara bertahap 60% - 70% diantaranya berhasil diselesaikan," ujarnya kepada obsessionnews.com di sela-sela acara Sosialisasi. UU No. 14 tahun di Pemda Subang, Selasa (6/10/2015). Kegiatan sosialisasi ini melibatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dari instansi dan lembaga pemerintah Kabupaten Subang yang diselenggarakan Bagian Humas dan Protokol Setda Kab Subang Jawa Barat. [caption id="attachment_65200" align="aligncenter" width="640"] Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Setda Kabupaten Subang Jawa Barat[/caption] Selanjutnya menurut Ijang lembaga publik lain selain pemerintah banyak yang disengketakan seperti Kepolisian mengenai penyidikan, pertanian mengenai bibit yang tidak dipublikasikan, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) mengenai dana bantuan masjid, rumah sakit berupa rekam medik dan LSM yang memperoleh bantuan dari anggaran pemerintah. Untuk meminimalisir sengketa pihaknya mendorong supaya badan publik yang lain untuk membuka diri dan transparan dalam informasi publik. Dijelaskan diantara penyebab timbulnya sengketa informasi publik ialah mengenai informasi yang dikecualikan. Mengenai ketentuan informasi yang dikecualikan harus dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup)/Peraturan Walikota (Perwal) yang telah diujikonsekuensikan.