Jakarta, Obsessionnews - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPR RI Olly Dodokambey ‎mengakui pemerintah belum mampu mengentaskan Indonesia dari krisis ekonomi global. Faktanya, sampai saat ini nilai tukar rupiah terhadap dollar AS masih melemah, tembus ke level Rp 14.700. Menurutnya, hal ini terjadi karena koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia kurang maksimal. BI punya kewenangan secara independen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar. Sementara pemerintah sifatnya mendukung dan membantu dengan penguatan ekonomi di bawah. "Kalau saya lihat koordinasinya belum full, karena ada beberapa hal belum full itu asumsi APBN saja antara BI dan Pemerintah berbeda. Ini membuktikan belum ada koordinasi, selalu ada perbedaan antara BI dan Pemerintah," ujar Olly di DPR, Jumat (2/10/2015). Karenanya, Olly meminta BI dan Pemerintah tidak bekerja sendiri-sendiri untuk menangani krisis ekonomi. Ia melihat persoalan ini sudah menjadi persoalan bersama secara nasional. Bila tidak segera teratasi, ia khawatir kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun. ‎"Harus ada koordiansi antara BI dengan Pemerintah. Sehingga kepercayaan masyarakat tidak salah tafsir. Nanti akibatnya ketidak percayaan terhadap ekonomi kita," tuturnya. Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai, persoalannya bukan di BI melainkan di Presiden dan pemerintah. Menurutnya, BI hanya bisa memprediksi laju nilai tukar rupiah. ‎Sementara, jaminan keamanan dan kekuatan ekonomi ada di pemerintah. "Tanggung jawab Presiden. Turunnya rupiah ancaman PHK, semakin susah, semua dipundak Presiden," ujar Bambang. Bambang sendiri agak bingung, mengapa partai politik pemerintah justru malah mengkambing hitamkan BI, sebagai penyebab melemahnya rupiah. Ia sendiri belum melihat pemerintah secara resmi menyalahkan BI. "Saya belum liat pemerintah menyalahkan BI. Tapi parpol pendukungnya yang menyalahkan BI. Biasalah nyari muka," ucapnya. Dari situ, politisi Golkar melihat memang belum ada kemampuan dari istana untuk menyatukan persepsi antara pemerintah dengan lembaga negara dan juga parpol pendukungya dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. "Kegaduhan malah datangnya dari Istana," tukasnya. (Albar)