Semarang, Obsessionnews – Muktamar organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), yang diselenggarakan beberapa bulan lalu masih menyisakan polemik sampai sekarang. Ketidaksiapan panitia, isu pemilihan ketua umum berbau politis, membuat NU terbelah menjadi dua kubu. Kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini tidak diakui oleh sebagian anggota, termasuk Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) yang juga adik kandung Gus Dur dan KHR Ahmad Azaim yang mengajukan mosi tidak percaya terhadap PBNU pimpinan KH Said Aqil Siraj. Kubu Gus Sholah juga didukung Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah (Jateng) Abu Hapsin. Menurutnya, PWNU Jateng mendukung tindakan Gus Solah mengajukan gugatan hasil mukatamar NU ke Pengadilan Jakarta. “Meskipun PWNU tidak mengajukan gugatan tapi saya secara pribadi ya mas, saya mendukung apa yang dilakukan Gus Solah, silakan saja, banyak orang yang tidak puas. Karena saya merasa orang-orang lain banyak yang tidak puas dengan muktamar kemarin itu,” tegasnya saat dihubungi obsessionnews.com, Selasa (29/9/2015). Ketidakpuasan anggota NU berimbas pembentukan forum lintas PWNU. Mayoritas pengurus wilayah tidak mengakui kepengurusan PBNU 2015-2020 diantaranya daerah Palembang, Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Bengkulu dan Jambi. Sebanyak 20-an pengurus wilayah dari 33 wilayah menginginkan muktamar ulang. “Tapi karena memperhatikan suara orang-orang tua, akhirnya mau mengadakan muktamar ulang itu ditahan,” ujar Abu. Ketua PWNU Jateng menilai, muktamar kali ini sebagai muktamar paling kacau. Sebab, peserta muktamar tidak diberi pandangan umum atas Laporan Pertanggung Jawaban PBNU 2010-2015. Ia menduga terdapat ketakutan pengurus pusat yang berlanjut pengetokan sidang oleh pimpinan sidang. “Kacaunya yang pertama tidak ada laporan pertanggung jawaban yang ada hanya pembacaan lpj, ini saya kira penting kata-kata ini. Jadi tidak ada pemandangan umum, karena kayaknya sudah disetting. Mungkin PBNU 2010-2015 ini punya banyak kekurangan sehingga merasa ketakutan, sehingga orang-orang pada menggugat,” herannya. Terlebih ia melihat kepentingan politik sangat sarat merasuk muktamar. Terlihat dari terpilihnya Sekretaris Jenderal Tanfidziyah saat ini, Helmy Faizal Zaini yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI. Padahal, banyak anggota NU tersebar di berbagai partai politik lain. Dominasi kalangan partai di kepengurusan membuat organisasi yang didirikan KH Hasyim Al Asyari ini terseret politik praktis. Terkait kemungkinan muktamar tandingan, meski ia tidak menyarankan hal tersebut namun pemboikotan PBNU dirasa perlu untuk memberi ‘pelajaran’ bagi pengurus saat ini. Abu sendiri memberikan keleluasaan bagi anggota NU Jateng memilih mengikuti PBNU atau tidak. “Bagi yang merasa tidak puas, tidak usah berkomunikasi intensif dengan PBNU, saya bilang begitu. Bagi mereka yang merasa nyaman dengan kepengurusan sekarang, tapi itu artinya membiarkan kemungkaran, silakan saja, saya tidak bisa memberikan sebuah instruksi yang tegas, karena ini persoalan pilihan, persoalan nurani,” tegas Ketua PWNU Jateng. Kebijakan tersebut diambilnya karena secara de jure, PWNU tetap terikat PBNU dalam sejumlah hal. Misal, penerbitan Surat Keputusan pengurus PWNU yang baru. Meskipun fakta berkata sebagian besar pengurus tidak akan berhubungan dengan pusat saat program kerja organisasi. Abu pun berharap agar kepengurusan PBNU 2015-2020 dirombak total demi kemaslahatan dan kemajuan NU di masa mendatang. “Atau kalau itu (perombakan) tidak mungkin dilakukan, pilihlah pengurus-pengurus yang terbebas dari kepentingan partai politik. Misalnya orang-orang NU yang tidak di partai. Kan banyak orang-orang NU yang tidak di partai,” pungkasnya. (Yusuf IH)