Jakarta, Obsessionnews - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/9/2015). Jimly datang seorang diri untuk melaporkan tentang persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2015. "Jadi gak ada yang khusus saya sampaikan ke saudara-saudara, kecuali yang resmi soal pilkada serentak," ujar Jimly usai pertemuan. Selain membicarakan masalah calon tunggal, dalam pertemuan tersebut, Jimly juga melaporkan 100 lebih pengaduan pelanggaran tahapan pilkada yang mereka terima kepada Presiden Jokowi. Meski begitu Jimly mengaku pilkada serentak yang akan digelar akhir Desember 2015 sudah siap dilaksanakan. "Syukur sekarang, cara kerja KPU dan Bawaslu seluruh Indonesia, setelah berkali-berkali ada kasus di DKPP, sudah sinergi, sehingga mereka sudah bekerja proporsional untuk layani hak pilih," katanya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan dari 100 pengaduan hanya 10 persen diantaranya diproses dan sedang dalam tahap persidangan. Jimly menyerahkan kepada KPU dan Bawaslu untuk memberi keputusan yang bijak tanpa merugikan para pihak. "Selama menyangkut tahapan, soal pencalonan, kita serahkan ke solusi di tingkat KPU dan Bawaslu. Kecuali tidak ada lagi langkah lain, seperti kasus Khofifah atau Walikota Tangerang, baru DKPP, kalau gak, kita ikut campur," papar Jimly. Presiden Jokowi berharap DKPP terus mengawal pilkada serentak dari sudut pandang pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Presiden minta penyelenggara pemilu tetap netral, profesional dan imparsial agar melindungi hak konstitusional para calon dan partai pengusung. "Semua tugasnya untuk melayani kepentingan para pemilih yang punya hak konstitusional yang layani semua calon, termasuk partai pengusung para calon, dengan profesional, dan imparsial. Tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. Kita harus berpihak ke semuanya," kata Jimly meneruskan pesan Presiden Jokowi kepadanya. (Has)