Jakarta, Obsessionnews - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, kondisi Indonesia saat ini yang mengalami kemunduran di berbagai bidang, tidak lepas dari pengaruh Pilpres 2014. Menurutnya, Pilpres sangat menentukan nasib pemerintahan ke depan. “Pilpres itu gak berhenti di pilpres saja. Kualitas proses dan tahapan pilpres ikut menentukan apakah pemerintahan yang terbentuk itu benar-benar bisa menjalankan praktek good governance atau tidak," ujarnya di DPR, Senin (21/9/2015). Siti meyakini jika tahapan Pilpres dilalui melalui proses lip service maka yang terjadi adalah kemunduran. Release Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah kemiskinan meningkat adalah bukti yang nyata yang terungkap terhadap proses pemilu. Release itu jelas merupakan data empiris yang tidak bisa dibantah terhadap pemerintahan Jokowi-JK. “BPS itu tidak bermain dengan kata-kata karena mereka berbicara berdasarkan data. Silakan saja dinarasikan sendiri bagaimana memaknai data BPS itu. Yang jelas, itu data empiris yang tidak bisa dibantah bahwa ada kemunduran yang dialami rakyat Indonesia sejak pemerintahan ini terbentuk,” kataya. Menurutnya, dengan data ini sudah cukup membuktikan bahwa indeks kesengsaraan masyarakat meningkat. Pemerintahan saat ini yang sebenernya memiliki kewajiban untuk memperbaiki dan mengkoreksi pemerintahan yang lama. Namun ia menilai sebaliknya, kondisi rakyat Indonesia set back atau mengalami kemunduran. ”Pemerintahan yang baru harusnya memperbaiki pemerintahan lama, bukan malah mundur. Sekarang, kondisi ekonomi semakin memburuk mulai dari melemahnya nilai tukar rupiah, harga-harga yang melambung tinggi, perusahaan yang melakukan PHK yang membuat jumlah penangguran dan orang miskin bertambah,” cetusnya. Selain itu menurut Siti, demokrasi pun terancam karena partai politik terutama yang berada diluar pemerintahan cenderung memberikan excuse atau apology terhadap kegagalan pemerintahans saat ini, tanpa bisa menyuarakan penderitaan rakyat. Akibatnya rakyat menjadi apatis terhadap pemerintah. “Kondisi ini sudah mendekati kondisi tahun 98, bedanya saat ini tidak ada chaos, tidak ada demo yang masif. Tapi situasinya mirip, semua sektor ekonomi mengalami kelesuan. Publik dan pasar pun merespon negatif,” imbuhnya. Dia pun meminta masyarakat unuk mengawasi jangan sampai para elit melakukan poitik transaksional. Ia sendiri heran Heran KMP terlihat diam tanpa memberi solusi yang jelas demikian juga Partai Demokrat yang mengklaim diri sebagai penyeimbang. "Memang kondisi sekarang seimbang? Saya khawatir semua menjadi pragmatis dan oporunis,” tukasnya. Sebelumnya, BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2015 mencapai 28,59 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin bertambah 860 ribu jiwa selama enam bulan dalam periode September 2014-Maret 2015. Angka kemiskinan akan kembali diumumkan pada Januari 2016 untuk periode survei Maret 2015-September 2015. (Albar)