Jakarta, Obsessionnews - Pengamat kebijakan publik Ichsanudin Noorsy mengkritik kebijakan ekonomi Pemerintahan Presiden Jokowi khususnya terkait deregulasi ekspor dan impor yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Noorsy melihat langkah Kementerian Perdagangan dengan menghilangkan proses pengendalian untuk barang barang impor akan berimplikasi pada masuknya barang barang impor terutama dari negeri Tiongkok. "Istilahnya saya sebut bukan deregulasi, tapi reregulasi dengan mengacu kepada Nawacita dan Trisakti. Tapi karena Jokowi sudah masuk kedalam jaringan neolib. Sehingga dia menikmati posisi itu, dan melanjutkan cara-cara Orde baru," ungkap Noorsy usai diskusi publik PB PMII di Jakarta, Sabtu (19/9/2015) "Karena cara Orde baru yang dipakai, maka kebijakannya juga sama dengan kebijakan Orde baru. Sehingga implikasi kebijakannya adalah masuknya barang impor dapat dirasakan kian membanjiri tanah air. Dan akan lebih gila. contohnya China meskipun tertahan di sektor industri tekstil, tertahan di sektor mainan, dan elektronik. Dia tetap membanjiri pasar Indonesia. Itu makanya permintaan HP China tetap tinggi," tambahnya. Noorsy menilai, kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi menjadi pukulan ganda bagi masyakat yang hidup pada sektor riil. Para pengangguran yang menjadi korban PHK dari perusahaan, tidak dapat bertahan hidup. "Mestinya paket kebijakan ekonomi jokowi kemarin itu menolong sang penolong. Karena UMKM di Indonesia adalah penolong perekonomian bangsa. PHK bagi kebanyakan korban PHK itu umumnya lari ke sektor informal. Setelah mereka terima jaminan hari tua, mereka akan jadi pedagang asongan atau apapunlah. Tapi kenyataannya mereka tidak bisa berbuat apa-apa, itu pukulan pertama. Pukulan kedua, daya beli mereka juga dipukul," paparnya. Ia pun mengingatkan, jika deregulasi atau reregulasi diterapkan maka akan sangat merugikan Indonesia. "Industri kita terutama industri kecil akan terpukul oleh masuknya produk impor," bebernya. Jumlah rakyat Indonesia sebagai bangsa dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia, menurut Norssy, seharusnya bisa menginvasi pasar luar negeri dengan produk-produk dalam negeri. "Bukan mengimpor bahan baku, ke negara lain, kemudian menjadi barang jadi, dan di ekspor lagi ke indonesia," tandasnya. Noorsy menegaskan, negara harus melakukan pembangunan ekonomi dari sektor perdagangan, bukan mengandalkan kemampuan dan ketahanan negara dari sektor keuangan. "Karena secara empiris, hal tersebut akan menjadikan negara hancur seperti negara-negara yang saat ini bangkrut," jelasnya. (Red)