Bandung, Obsessionnews - Sejumlah lembaga survey sejak Mei-Juni lalu mengadakan survey kepada sejumlah kalanganm diantaranya yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) didukung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Survei Persepsi Korupsi 2015. Tahun ini, Survei Persepsi Korupsi 2015 dilakukan di 11 (sebelas) kota di Indonesia. Sebelas kota tersebut adalah Kota Pekanbaru, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota Pontianak, Kota Makassar, Kota Manado, Kota Medan, Kota Padang, Kota Bandung, Kota Surabaya, dan Kota Jakarta. Survey dilakukan serentak di 11 (sebelas) kota di Indonesia pada 20 Mei – 17 Juni 2015 kepada 1100 pengusaha. Pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling yang bersumber dari Direktori Perusahaan Industri 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Dari survei tersebut diperoleh hasil bahwa Kota Bandung menduduki peringkat paling bawah dari Tingkat Korupsi, artinya di Kota Bandung peluang Korupsinya paling rendah. “Efektivitas pemberantasan korupsi dan akuntabilitas pendanaan publik dinilai responden memiliki kontribusi paling besar terhadap penurunan potensi korupsi. Tidak kalah penting, penurunan potensi korupsi juga disumbangkan oleh perbaikan persepsi terhadap sektor terdampak korupsi, penurunan prevalensi korupsi, dan penurunan motivasi korupsi.”, ucap Wahyudi Thohary, Peneliti IPK 2015 Transparency International Indonesia, Rabu (16/9). Dari hasil survey didapati bahwa responden menilai adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan, namun komposisi sektor publik yang dipersepsikan korup masih sama. Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk kota Bandung sebagai tempat peringatan hari anti korupsi Desember mendatang. Penunjukan tersebut terkait dengan adanya upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan Pemerintah kota Bandung selama ini. Menurut Pelaksana harian Direktur Pelayanan Masyarakat KPK, Guntur Kusmeiyanto, Jumat (26/3) saat berkunjung ke kantor Pemkot Bandung, kota Bandung dinilai sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi tuan rumah peringatan hari anti korupsi internasional yang digelar setiap tanggal 9 Desember. “Kota Bandung telah memenuhi persyaratan untuk menjadi tuan rumah peringatan hari anti korupsi internasional, karena variabel yang dilihat diantaranya adanya partisipasi masyarakat dan program pencegahan korupsi yang dilakukan Pemkot Bandung,” Ditandaskan Guntur pada peringatan hari anti korupsi internasional nanti akan digelar sejumlah acara diantaranya festival anti korupsi, dialog dan sejumlah acara lainnya. Diharapkan festival ini juga akan menggugah masyarakat dan elemen lainnya untuk bersama-sama memerangi korupsi di tanah air. Saat ini KPK gencar menggelar berbagai pertemuan dengan sejumlah kepala daerah termasuk kota Bandung dengan upaya tersebut diharapkan korupsi tidak terjadi. Pencegahan sedini mungkin untuk melakukan korupsi diharapkan juga menjadi upaya bersama baik pemerintah maupun masyarakat. “Kita sedang bekerja keras untuk melakukan pencegahan terjadinya korupsi, sebagai implementasi program pencegahan tersebut jajaran KPK kerapkali mengadakan kunjungan ke berbagai daerah”, tandasnya. Koodinasi dan supervisi yang dilakukan KPK saat ini berupa sosialisasi, kampanye anti korupsi, program pengendalian system anti korupsi, pengendalian kasus gratifikasi dengan pola-pola pendidikan kepada sejumlah daerah dan beberapa elemen masyarakat. “Pola ini merupakan menu pencegahan korupsi. “Pemerintah kota Bandung sudah memperlihatkan upaya pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan dan mengalami perkembangan yang baik, hal tersebut merupakan upaya yang bagus, berinovasi tinggi untuk perkembangan kondisi anti korupsi”. . Walikota Bandung Ridwan Kamil menanggapi positif penunjukan kota Bandung sebagai tuan rumah peringatan hari anti korupsi tersebut, bahkan menurut Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil pihaknya sepakat melakukan kerjasama yang ujung-ujungnya penekanan anti korupsi. “Pihaknya sepakat melakukan berbagai program kerjasama pemberantasan korupsi di kota Bandung salah satunya penilaian terhadap indeks persepsi di tingkat Kelurahan di kota Bandung”, papar Emil. Emil menegaskan program tersebut akan menyaring Kelurahan yang memiliki itegritas tinggi dan Kelurahan yang masih perlu pembinaan dan evalusi. Selain program yang hendak dicapai berupa pemberantasan korupsi, program lainnya yang menjadi ketertarikan pihak KPK di kota Bandung adalah adanya program upacara bendera yang dilaksanakan sejumlah sekolah tingkat SD sampai dengan SMA dengan pembina upacara seorang Walikota. “Saya usulkan juga ke pejabat KPK untuk menjadi pembina upacara di sejumlah sekolah di Bandung, karena pencegahan masalah korupsi harus dilakukan sejak dini melalui pendekatan budaya dan pendidikan hal ini menunjukan betapa pentingnya inovasi dalam sebuah pencegahan korupsi”. Papar Emil Emil juga mewacanakan adanya bis anti korupsi yang diberi nama “Bus Anti Corruption”, sebagai alat untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan dampak korupsi bagi kehidupan. (Dudy Supriyadi)