Jakarta, Obsessionnews - ‎Partai Hanura dengan tegas menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI sebesar Rp 4 triliun. Sebab, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang tengah terpuruk, dirasa tidak etis jika DPR sebagai wakil rakyat justru minta kenaikan gaji tunjangan yang nilanya cukup besar. "Sebagai wakil rakyat seyogyanya mengindari minta tunjangan. Beri kesempatan pemerintah untuk berikan tunjangan ke pihak-pihak yang lebih prihatin keadaannya," ujar Ketua Umum DPP Hanura, Wiranto, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9). Menurutnya, jika berbicara mengenai kebutuhan akibat kenaikan inflansi. Maka, seharusnya yang lebih pantas diperhatikan nasibnya adalah para PNS, termasuk diantara TNI atau Polri. Alokasi anggaran untuk mereka dinilai oleh Wiranto masih terlalu sedikit. "Yang butuh tunjangan naik banyak. PNS, TNI/Polri dan pihak-pihak lain merasa adanya inflasi ini butuh pendapatannya bertambah," singkatnya. Selebihnya, mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto ini tidak mau banyak komentar. Ia hanya berharap DPR bisa lebih giat mengembalikan fungsi dan perannya dalam hal, legislasi, pengawasan, dan anggaran. ‎Wiranto sendiri sudah memerintahkan Fraksi Hanura untuk menolak kenaikan tunjangan DPR. "Itu sudah dilakukan," tutupnya. DPR meminta kenaikan tunjangan untuk dimasukan dalam RAPBN 2016. Tunjangan itu, berupa tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, intensif, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan penggunaan listrik dan telpon. Tunjangan itu diusulankan, karena inflasi terjadi setiap tahun. Namun, tunjangan anggota DPR tidak pernah naik selama 10 tahun terakhir. ‎Usulan itu pun sudah dikirim ke Kementerian Keuangan melalui surat No S-2520/MK.02/2015. Dan pihak Kemenkeu menyetujui meski angkanya di bawah usulan DPR. (Albar)