Jakarta, Obsessionnews - Pemerintahan Jokowi menjanjikan bakal melaksanakan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Sumber pendanaan, antara lain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Asumsi terkait penerimaan, menjadi penting. Sebab jika pembangunan infrastruktur sulit dipacu lantaran penerimaan turun, maka alokasi dana bakal dipotong sebab untuk sektor lain sifatnya sudah tetap. "Sebab belanja pegawai, pendidikan, kesehatan dan transfer daerah tidak bisa dipotong," kata ekonom Universitas Atmajaya A. Prasetyantoko dalam Core Media Discussion di Jakarta, Selasa (15/9). "Dari sononya tidak bisa dimaksimalkan. Bukan tidak mau," lanjut dia. Meski bakal ada kendala yang dihadapi, ada optimisme janji pemerintah mulai tampak direalisasikan. Terutama pada persepsi masyarakat serta komitmen anggaran. Namun, terkait ambisi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka 7% di tahun 2016 mendatang, Pras bilang perlu dipikir ulang lantaran tantangan juga luar biasa berat terutama dari sisi eksternal. "Realistis untuk konsolidasikan pertumbuhan 4,7 bisa nyata," kata dia. Belum lagi soal penyerapan tenaga kerja yang sampai saat ini belum banyak disinggung bahkan dalam paket kebijakan ekonomi yang baru-baru ini diumumkan pemerintah. Menurut Pras, turunnya ekspor komoditas yang diperkirakan tak akan naik lagi perlu dicarikan jalan lain. Salah satunya adalah industri manufaktur. Paket kebijakan, kata dia, fokus pada daya saing, proyek besar dan properti. Ini, mencerminkan pemerintah selalu mengandaikan dapat memaksimalkan sisi fiskal dan regulasi menjadi instrumen guna melonggarkan aturan. "Yang akan dituju adalah pola kebijakan industri yang selama ini belum ada. Kita harap ini momentum yang berpihak pada industri yang menyerap tenaga kerja," sebut Pras. (Mahbub Junaidi)